MAMUJU, RADARSULBAR –Data Desa Presisi (DDP) Tahap I telah rampung dan diserahkan kepada Pemprov Sulbar.
Penyerahan dilakukan oleh Tim DDP dari Institut Pertanian Bogor (IPB) selaku penanggungjawab program, diserahkan kepada Pj. Gubenur Sulbar Akmal Malik, di Gedung PKK Sulbar, Sabtu 15 Oktober 2022.
Program DDP merupakan fokus utama pemprov Sulbar dibawah kendali Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik. Dengan harapan Sulbar memiliki Data Desa Presisi (DDP), yaitu data akurat sebagai data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah
Lokus DDP tahun ini menyasar 45 desa tersebar di Kecamatan Bambanglamotu Pasangkayu, Kecamatan Pangngale Mamuju Tengah, Kecamatan Simboro Mamuju, Kecamatan Tubo Sendana Majene, Kecamatan Anreapi Polman, Kecamatan Sumarorong Mamasa.
Kerjasama dengan IPB ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof.Arif Satria, di Kampus IPB, pada 17 Juni 2022
PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan DDP merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. DDP akan menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah.
Pentingnya penggunaan data desa presisi untuk membantu perencanaan pembangunan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Akmal Malik berterima kasih atas dukungan IPB, unsur Forkopimda, dan para enumerator di lokus DDP atas kolaborasi mewujudkan DDP di Sulbar.
Dijelaskan persoalan yang paling rill dihadapi birokrasi adalah data. Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas. Hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya saya mendorong DDP.
“Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar. Dan Tahun berikutnya kita lanjutkan DDP ini,” ujar Akmal.
Lanjut Akmal, mengatakan data yang disajikan melalui DDP terbuka dan dapat diakses untuk semua kalangan.
“Inilah persembahan dari desa untuk Indonesia, dari Sulbar untuk Indonesia,” pungkasnya.
Rektor IPB Arif Satria, mengapresiasi Pj. Gubernur Sulbar telah mempercayakan IPB mengatasi persoalan di desa.
Dijelaskan, terkait data merupakan maslaah fundamental. Ketika data desa salah maka data kecamatan salah, sampai ketingkat kabupaten, provinsi, hingga data nasional salah. Ia menyebutkan. Sulbar adalah provinsi pertama paling banyak mengadopsi DDP. Itu dikarenakan PJ Gubernur punya visi meningkatkan akurasi data.
“Visi ini sangat diperlukan Indonesia atau Sulbar kedepan,” ungkapnya.(jaf)
