MAMUJU, RADARSULBAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting. Dalam lokakarya percepatan penurunan stunting yang digelar di Gedung PKK, Senin, 10 Oktober 2022, Pemprov Sulawesi Barat mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk berbagi tips dan pengalaman.
“Perlu kolaborasi dan sinergi dari berbagai aspek untuk melakukan sebuah perubahan. Kita coba sesuatu yang berbeda dengan contoh best practice dari daerah lain. Maka kita undang Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo untuk berbagi tips dan pengalaman untuk upaya percepatan penurunan stunting,” kata Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik dalam sambutannya.
Menurut Akmal Malik, Pemprov Sulawesi Barat perlu mencontoh dan mendengarkan langsung pengalaman dari Pemprov Jawa Tengah dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting. Saat ini, angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 33,8 persen dan jauh di atas angka nasional yang sebesar 24,4 persen.
Untuk mengejar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 maka menurut Akmal Malik yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, perlu ada pengalaman dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah.
“Sulawesi Barat bisa belajar dari Jawa Tengah untuk melakukan perubahan dan menjadikan Sulawesi Barat lebih baik dan sejajar dengan daerah lain,”ungkap Akmal Malik.
Ganjar Pranowo yang menjadi pembicara kunci dalam lokakarya itu mengatakan bahwa Pemprov Jawa Tengah melakukan edukasi dan sosialisasi dalam percepatan penurunan stunting, yakni bimbingan pernikahan. Ganjar mengatakan untuk mencegah perkawinan dini maka Pemprov Jawa Tengah mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan “Ojo Kawin Bocah”.
Ganjar juga mengatakan untuk pemantauan ibu-ibu hamil maka pihak dibuat program 5 ng, yakni Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Program ini khusus diberikan untuk ibu-ibu hamil yang berisiko stunting dengan intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Selain itu juga dilakukan kerja sama lintas sectoral melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting.
“Kalau di (Kabupaten) Boyolali, ibu hamil dengan risiko stunting maka di rumahnya diberi bendera merah agar menjadi perhatian. Kita minta pendampingan dari bidan, tenaga kesehatan. Kalau masih kurang maka kita kita minta mahasiswa untuk memberi pendampingan,” kata Ganjar.
Lebih jauh Ganjar Pranowo menyatakan, setiap daerah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Meski begitu, dirinya mengaku siap dan senang berbagi pengalaman dengan Provinsi Sulawesi Barat untuk mengatasi masalah stunting.
“Kita akan melakukan sharing pengalaman terkait teknis intervensi yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting. Stunting itu data, lalu perlu ada treatment dan kolaborasi antar OPD (organisasi perangkat daerah) dengan masyarakat,” kata Ganjar.
Ganjar mengungkapkan, Provinsi Sulawesi Barat memiliki beragam potensi seperti kearifan lokal dan nilai budaya yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat capaian target penurunan stunting.
“Dibutuhkan inovasi oleh para kepala daerah dalam upaya penurunan angka stunting dengan berbasis kearifan lokal,” kata Ganjar.
Pada kesempatan sama, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat Nuryamin mengatakan kegiatan lokakarya ini merupakan upaya penguatan penanganan program percepatan penurunan stunting, dengan memadukan berbagai kegiatan oleh dinas terkait, sebagai bentuk kolaborasi dalam keberhasilan menurunkan angka stunting.
“Yang dibutuhkan adalah gotong royong dengan membangun komitmen bersama. Salah satu program yang diusung Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yaitu Gema Kawan atau Gerakan Bersama Kawal Stunting, merupakan strategi pencegahan dan penanganan stunting di Sulawesi Barat,” kata Nuryamin.
Kegiatan lokakarya ini turut dihadiri para Bupati dan Wakil Bupati se-Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ketua DPRD Sulawesi Barat, Kapolda Sulbar, Kepala OPD terkait se-Sulawesi Barat, Ketua TP PKK Jawa Tengah dan Pimpinan OPD Pemprov Sulbar dan Pemrov Jawa Tengah.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Pemprov Jawa Tengah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari angka 27.7 persen pada 2019 turun menjadi 20.9 persen pada 2021. Angka prevalensi stunting di Jawa Tengah berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 24,4 persen. (*)
