MAMUJU, RADARSULBAR–HMI se Sulbar melakukan unjuk rasa di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 7 Oktober.
Tuntutan massa aksi disampaikan melalui orasi , diantaranya terkait perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), Evaluasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meninjau dan mengawal pokir DPRD Sulbar, mengevaluasi kinerja OPD, Revisi RTRW, Penanganan Inflasi, Angka putus sekolah, penanganan stunting dan persoalan sampah di Polman.
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan, dari tuntutan massa aksi dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak terkait, misalnya persoalan pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar yang harus melibatkan TAPD dan DPRD Sulbar. Pemprov sendiri mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD.
Sementara dana PEN, saat ini dalam proses pemeriksaan penegak huku sehingga ia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut.
Untuk pengelolaan sampah di Polman, tentunya baru dapat direncanakan tahun ini sehingga dapat diangarkan untuk tahun berikutnya.
Soal angka putus sekolah erat kaitannya dengan Stunting. Sehingga menurut Akmal sebaiknya dibuka forum khusus dalam bentuk lokakarya dalam merumuskan langkah strategis penanganan anka putus sekolah dan stunting di Sulbar. Ia pun mengajak mahasiswa terlibat.
Mengenai Inflasi, Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain, terlihat pada Juli 5,23 persen dan sekarang 4,77 persen.
“Memang diatas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain,” pungkasnya.
Akmal menuturkan, dari sekian permasalahan di Sulbar seharusnya didukung dengan ketersediaan data yang akurat. Untuk itu mendorong program Data Desa Presisi yang saat ini masih berproses.
Akmal mengaku menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam menjalankan DDP dan rencananya dua bulan kedepan DDP dapat dipaparkan ke publik. Ia mengaku terbatasnya anggaran sehingga baru dapat mengintervensi 45 desa. Tahun berikutnya ia kembali melanjutkan program itu dengan menyasar 68 desa.
“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, Namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal di hadapan massa aksi.
Ia pun menjelaskan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat.
Dan menurutnya, dari sekian tindaklanjut atas problem itu kuncinya ada pada OPD. Karena itu, beberapa bulan lalu ia telah melakukan asesmen terhadap ratusan pejabat eselon Pemprov Sulbar. Hasilnya pemetaan sudah didapatkan, selanjutnya melakukan evaluasi.
Kemudian melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Rencananya ia membuka open bidding bulan ini “Tapi kita harus meminta izin KASN dulu,” tutup Akmal.(jaf)
