POLEWALI RADARSULBAR — Empat organisasi perangkat daerah (OPD) masih rendah realisasi keuangan hingga triwulan tiga tahun 2022. Keempat OPD tersebut realisasi keuangannya masih dibawa 50 persen hingga akhir September 2022.
POLEWALI RADARSULBAR — Empat organisasi perangkat daerah (OPD) masih rendah realisasi keuangan hingga triwulan tiga tahun 2022. Keempat OPD tersebut realisasi keuangannya masih dibawa 50 persen hingga akhir September 2022.
Keempat OPD yang rendah realisasi keuangannya yakni Dinas Pengendalian Penduduk KB dan P3A, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR), Badan Keuangan dan RSUD Hajjah Andi Depu. Realisasi keuangan Dinas P2KBP3A dimana pagu anggaran sebesar Rp 10,3 miliar sementara realisasinya baru Rp4,7 miliar lebih atau 45,80 persen. Kemudian Dinas PUPR pagu anggaran Rp 93,2 miliar lebih sedangkan realisasinya baru Rp 37,4 miliar lebih atau 40,14 persen. Selanjutnya Badan Keuangan pagu anggaran 256,2 miliar sedangkan realisasinya baru Rp 46,6 miliar atau 18,5 persen. Selanjitnya RSUD Hajjah Andi Depu pagu anggaran 143,3 miliar realisasi baru Rp 21,7 miliar atau 15,1 persen.
Kepala Balitbangren Polman, Andi Himawan Jasin mengungkapkan hal ini saat rapat monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan tiga di ruang pola kantor Bupati Polman, Kamis 6 Oktober. Ia menjelaskan realisasi belanja daerah secara keseluruhan Rp 836,7 miliar lebih dari pagu anggaran Rp 1,44 triliun atau 57,74 persen. Terdiri dari belanja operasi realisasinya sudah mencapai 62,9 persen atau 659,9 miliar dari total anggaran Rp 1,04 triliun lebih.
”Realisasi belanja modal masih rendah dimana total anggaran Rp 169,9 miliar lebih sedangkan realisasinya mencapai Rp 64,7 miliar lebih atau 38,12 persen. Sementara belanja tak terduga baru mencapai 3,98 persen atau Rp 288 juta dari anggaran Rp 7,2 miliar. Untuk belanja transfer Rp 224,3 miliar realisasinya baru Rp 111,7 miliar atau 49,81 persen,” bebernya.
Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar menekankan seluruh OPD harus bekerjasama dan berkolaborasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan IPM, menekan angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.
“Selain itu fokus dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting serta peningkatan IPM. Monev ini diharapkan dapat melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Ibrahim Masdar.
Selain itu, Ia meminta OPD yang penyerapan anggarannya masih rendah supaya menggenjot kegiatannya sehingga serapan anggaran bisa mencapai 100 persen akhir tahun. Selain itu untuk pekerjaan fisik, Ia meminta kepada para pimpinan OPD selaku pengguna anggaran untuk senantiasa melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan pada kontrak masing-masing pekerjaan.
“Kami minta pimpinan OPD untuk aktif turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan menyelesaikan permasalahan di lapangan,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Balitbangren, Ahmad Farid menjelaskan rapat monev ini bertujuan untuk menjaga agar kebijakan yang diimplementasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran agar tujuan dari sasaran program kegiatan dan output belanja dapat terlaksana dan tercapai sesuai rencana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran setiap OPD. (mkb/jaf)
