MAMUJU, RADARSULBAR – Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapalang (Ipmata), meminta Inspektorat Mamuju melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa, di wilayah Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat.
Ketua Ipmata, Ahyar mengatakan, masih ada beberapa desa yang tidak transparan dalam mengelola dana desa. Menurutnya, banyak Pemerintah Desa (Pemdes) yang tidak bisa mengelola anggaran dengan baik.
“Dari Desa Lebani sampai Desa Kopeang dan Taan, itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi anggaran yang dikelola tidak sedikit,” kata Ahyar, dalam orasinya, di depan Kantor Inspektorat Mamuju, Selasa 4 Oktober 2022.
Inspektur Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani menyampaikan, tuntutan yang disampaikan massa aksi menjadi kontrol sosial dan masukan sebagai poin penting dalam pemeriksaan.
Menurutnya, saat ini Inspektorat Mamuju masih sangat terbatas dalam jumlah tenaga auditor.
“Banyaknya objek yang harus kami periksa, namun jumlah auditor sangat terbatas. Hanya 20 orang auditor, sementara di Mamuju ada 88 desa, 11 kecamatan, 13 kelurahan, 60 SMP, 360 SD, 23 Puskesmas dan 32 OPD yang harus kami audit,” jelas Yani.
Yani mengungkap, untuk tahun ini, Inspektorat Mamuju hanya memeriksa 30 desa dari 88 desa yang ada di Mamuju. 30 desa tersebut tersebar di seluruh kecamatan.
Olehnya, ia meminta kepada masyarakat khususnya massa aksi, untuk membuat laporan sesuai dengan standarisasi yang berlaku, jika menemukan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran di desa.
“Ada beberapa desa di Tapalang dan Tapalang Barat yang sudah kami peroksa, seperti desa Bela dan Kopeang, itu sudah ditindaklanjuti oleh Kejari. Kami akan tetap menidaklanjuti jika ada laporan yang masuk, selama laporan tersebut terperinci dan lengkap,” tandas Yani. (rzk/jsm)
