SEMARANG, RADARSULBAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) bekerjasama Pemprov Jawa Tengah melingkupi berbagai program strategis di masing-masing provinsi.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sulbar dengan Pemprov Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 3 Oktober 2022.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, kerjasama kedua belah pihak berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayan Sulawesi Barat.
“Salah satu program prioritas yang akan ditindaklanjuti oleh kedua pihak adalah penanganan stunting, serta kolaborasi pada pembangunan ekonomi daerah,” terang Akmal Malik.
Selain itu, Akmal Malik menyebutkan, kalau kedua belah pihak akan segera berdiskusi dan mengeksplorasi terkait dengan potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan kedepannya.
“Apa yang bisa kita adopsi di Sulbar, kita pelajari lebih lanjut,” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, pihaknya dengan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik sudah berdiskusi tentang upaya melakukan kolaborasi dalam penanganan stunting.
“Ini kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Di sisi lain, Ganjar bercerita kalau di Jawa Tengah diupayakan dilakukan efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui digitalisasi.
Lebih lanjut Ganjar Pranowo menyebutkan, upaya efisiensi APBD melalui digitalisasi, salah satunya terwujud lewat SMK Boarding School.
Terkait MoU dengan Pemprov Sulbar, Ganjar menegaskan, otonomi daerah pada dasarnya adalah mendorong kemandirian dan kerjasama, termasuk perdagangan antara daerah.
Beberapa percontohan yang bisa ditindaklanjuti dalam pengembangan daerah di Sulbar, seperti perdagangan antar daerah, percontohan pendidikan SMK Jateng untuk memberikan anak-anak akses pendidikan yang terjangkau.
Hal lain seperti percontohan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang didorong memberikan fasilitasi permodalan kepada pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.
Hal lain menurut Ganjar adalah peran Baznas di Jawa Tengah dioptimalkan, misalnya kalau ada permasalahan yang membutuhkan biaya, maka Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah pihak pertama yang diajak untuk melakukan penanganan.
“Kalau Baznas tidak ada, pake sumber pembiayaan lain, terakhir dari kantong gubernur. Semua pajak pendapatan ASN masuk Baznas lalu dioptimalkan,” terang Ganjar.
Sementara itu, dalam waktu dekat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melakukan kunjungan balasan ke Sulbar yang direncanakan pada Senin, pekan depan. Kunjungan ini juga merupakan upaya membentuk semacam sister province antara Sulbar dan Jateng. (*)
