MAMUJU, RADARSULBAR — Data Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Sulbar membeberkan kinerja APBN yang melekat pada sejumlah Satker Kementerian Lembaga (KL) di Sulbar mengalami penurunan signifikan.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar Bekti Wicaksono menyampaikan, penurunan tersebut teridentifikasi karena lambatnya proses lelang
“Masih berproses sampai dengan akhir Juni 2022,”
Melalui paparan data pada Press Conference Perkembangan Fiskal Sulbar Periode Agustus 2022, pihak DJPb menilai kurangnya kedisiplinan satker dalam menepati dan melaksanakan kalender kegiatan dan rencana pencairan dana. Dan masih terdapat alokasi dana yang dibintang (dikunci) karena belum terpenuhinya dokumen yang dipersyaratkan
Salah satu Satker Perwakilan Sulbar Kemeterian PUPR, Hamdan melalui forum virtual itu menyampaikan, APBN yang dikelola sejumlah Satker KL di Sulbar sebenarnya dapat berjalan sesuai rencana jika saja sejak awal menekankan pemenuhan persyaratan, termasuk urusan administrasi sebelum pengalokasian anggaran dilakukan oleh Kemenkeu.
“Di awal harusnya sudah diselesaikan (Paket atau program sudah memenuhi syarat), jangan dianggarkan kalau diawal belum diselesaikan. Ini kan fatal ini, tapi kok dilakukan,” ujar Hamdan.
Menanggapi hal itu M. Saybani berterima kasih atas masukan dari Satker dan akan menjadi bahan untuk disampaikan ke Pusat terkait kondisi rill yang terjadi di Sulbar.
“Tentu kami akan jadikan masukan,” ungkapnya.
Namun, M Saybani meminta seluruh pihak agar mempertimbangkan ketika dilakukan realokasi terhadap anggaran yang sudah dialokasikan untuk Sulbar. Dampaknya tentu berimbas pada perekonomian Sulbar. Apalagi Sulbar masih sangat bergantung pada APBN.
“Bukan dilakukan pembiaran. Tapi kalau kemudian secara tiba-tiba melakukan realokasi itu perlu jadi pertimbangan bersama,” pungkasnya. (jaf)
