MAMUJU, RADARSULBAR — Pemerintah harus sigap mengantisipasi laju inflasi pasca penyesuai harga Bahan Bakar Minya (BBM).
Karenanya melalui Sidang Paripurna Penyampaian Gubrnur Sulbar terhadap Pemandangan Fraksi terkait RAPBD 2023, menakankan perlunya mendorong kemandirian ekonomi daerah.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, dalam rangka menekan inflasi, Pemprov telah menetapkan prioritas pertama dalam rencana kerja sebagai peningkatan kemandirian ekonomian daerah. Dengan arah kebijakan meningkatkan produktivitas nilai tambah sektor unggulan serta meningkatkan iklim investasi, juga bagaimana mengembangkan sektor pariwisata.
“Pemprov juga menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui TPID dan satgas pangan yang senantiasa menggelar operasi pasar rumah dan kerjasama antar daerah,” kata Idris dalam Rapat Paripurna, Jumat 30 September 2022.
Ia menyebutaka Sulbar masih banyak bergantung pada penerimaan dana transfer pusat. Saat ini triwulan pertama 2022 rasio kemandirian daerah tercatat hanya sebesar 15,2 persen. Sehingga diperlukan strategi berupa pengawasan optimalisasi PAD. Upaya lainnya menumbuhkan kesadaran wajib pajak.
Selain itu mendorong kinerja BUMD agar lebih produktif. Juga Isu ketahanan pangan menjadi fokus kerja telah dijalankan Pemprov.
Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi pun mengatakan setelah mendengarkan jawaban Gubernur maka selanjutnya Pemprov bersama DPRD akan melakukan pembahasan bersama melalui rapat-rapat selanjutnya.
“Setelah mendengarkan jawaban maka dan seluruh fraksi juga menerima untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya,” tutupnya. (jaf)
