MAMUJU, RADARSULBAR — Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak berdampak pada pergerakan harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Tercatat Inflasi Sulbar per Agustus di angka 4,77 persen, masih diatas nasional.
Apalagi pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar M. Saybani, perlu memaksimalkan serapan APBN dan APBD di Sulbar guna menjaga daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan, kenaikan harga barang hampir terjadi di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, dimulai triwulan II 2022 pergerakan inflasi cukup tinggi.
Begitupun di Sulbar. Untuk itu melalui Press Conference Perkembangan Fiskal Sulbar Periode Agustus 2022 pihaknya menerima masukan dari berbagai pihak sebagai dasar melakukan akselerasi kinerja APBN-APBD di Sulbar.
“Melalui press conference ini diharapkan dapat memberi masukan demi Sullbar yang lebih baik,” ujar Saybani, Kamis 29 September 2022.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar Bekti Wicaksono, mengatakan kinerja APBN yang dikelola satker Kementerian Lembaga di Sulbar masih terbilang lambat. Begitupun APBN yang dialokasikan untuk Pemda di Sulbar, atau dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Ia menguraikan, Realisasi TKDD di Sulbar dari pagu Rp6,4 triliun baru terealisasi Rp 4,2 triliun. Apalagi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang didalamnya mencakup program yang berdampak langsung ke masyarakat sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
Hingga per 28 September 2022, realisasi penyaluran DAK Fisik se Sulbar baru 45,55 persen dari pagu Rp 938,07 miliar. Khususnya dua pemda yang serapannya masih sangat rendah, yakni Pemprov Sulbar dengan realisasi 26,50 persen dan Pemkab Majene 39,47 persen
“Provinsi Sulbar dan Kab. Majene perlu akselerasi dalam pengajuan penyaluran DAK Fisik,” ujar Bekti.
Begitupun Dana Desa memuat Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Dari 575 desa di Sulbar pada penyaluran tahap pertama terdapat 1 desa di Pasangkayu tidak salur. Keterlambatan penyampaian dokumen penyaluran Dana Desa juga kembali terjadi di tiga desa pada penyaluran tahap II, dua desa di Pasangkayu dan satu desa di Mamuju Tengah.
Terkait BLT Dana Desa, hingga penyaluran di triwulan III per Agustus masih terdapat 154 desa belum menyalurkan BLT DD.
“Masih banyak BLT belum salur. Ini data per Agustus. dan semoga setelah September ini sudah ada perubahan,” ungkapnya. (jaf)
