RAPBD 2023 Polman, Belanja Diproyeksi Naik Empat Persen

  • Bagikan
PARIPURNA. Juru bicara Fraksi PKB, H Ibrahim saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam paripurna DPRD Polman terkait penyerahan RAPBD dan nota keuangan tahun 2023, Senin 26 September 2022. --amri makkaruba/radarsulbar--

POLEWALI, RADARSULBAR — Pemkab Polman menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 melalui sidang Paripurna di DPRD Polman, Senin 26 September 2022.

Dalam RAPBD 2023 ini, target belanja mengalami peningkatan, dari Rp1.506.039.602.012 menjadi Rp 1.449.174.308.197. Naik 4 persen dari tahun lalu.

Dalam RAPBD 2023 terdapat lima prioritas pembangunan. Pertama penguatan layanan pendidikan dan kesehatan dimana diproyeksikan anggaran pendidikan sebesar Rp 452.426.729.689 atau 30,04 persen dari total belanja daerah. Alokasi tersebut telah melampaui fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD.

Sementara sektor kesehatan diproyeksikan sebesar Rp 532.912.939.202 setara dengan 35,38 persen dari total belanja APBD diluar gaji ASN.

Prioritas kedua, percepatan pengurangan kemiskinan, dalam RAPBD 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 17.423.510.265.

Ketiga, penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah diproyeksikan anggaran sebesar Rp. 27.193.699.805.

Keempat, Pemerataan infrastruktur wilayah berwawasan lingkungan adalah prioritas pembangunan keempat uang dialokasikan anggaran sebesar Rp 125.486.766.709.

Kelima, pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan dialokasikan anggaran sebesar Rp 690.020.454.687.

Juru bicara fraksi PKB, Ibrahim mengatakan, berharap sektor pendidikan masih harus menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan SDM berkualitas. Pihaknya juga menyampaikan beberapa permasalahan pendidikan yang perlu menjadi perhatian, salah satunya masih terdapat beberapa sekolah membebankan biaya pendidikan kepada orangtua siswa.
“Ini perlu dilakukan pengawasan,” ujar Ibrahim melalui pemandangan Fraksi.

Dari Fraksi Golkar Agus Pranoto, mengingatkan terkait penanganan sampah yang masih berpolemik. Serta pentingnya memperhatikan regulasi atas rencana pembangunan Bandara Perintis. (arf/mkb/jaf)

  • Bagikan