Selain itu, paket kompor listrik gratis dari dana APBN berpotensi merugikan keuangan negara.
Pasalnya, tidak ada anggaran belanja kompor listrik di APBN 2022.
“Realokasi anggaran tidak diperkenankan. Terkesan proyek dadakan yang dipaksakan,” kata Anthony.
Oleh karena itu, Anthony minta pemerintah membatalkan rencana konversi kompor listrik karena sangat mengorbankan rakyat kecil.
Jika kebijakan itu terjadi, sambung dia, PLN dan Banggar harus tanggung jawab.
Artinya, PLN harus menjamin ketersediaan listrik bagi pengguna kompor listrik hasil konversi kompor gas.
“Meskipun mereka tidak mampu membayar tagihan pemakaian listrik atau mengisi token listrik, akibat daya listrik naik,” tegas dia. (fin)
