MAMUJU, RADARSULBAR — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong peningkatan program Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya berfokus pada pengendalian kuantitas jumlah penduduk, tetapi juga memaksimalkan capaian program Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan penurunan angka stunting.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan program Kampung KB merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2022. Ia menjelaskan, program kampung Keluarga Berencana sebelumnya hanya menyasar beberapa wilayah, terutama yang tergolong sebagai kampung atau daerah tertinggal.
“Sementara, untuk kampung keluarga berkualitas memiliki sasaran yang lebih luas, mencakup seluruh unsur di desa atau kelurahan, dibentuk untuk menjadi keluarga berkualitas,” kata Bonivasius saat konfrensi pers di D’Maleo Hotel Mamuju, Selasa 13 September.
Bonivasius menyampaikan, program Kampung KB tidak hanya menjadi tanggungjawab dari BKKBN, melainkan akan disinkronkan dengan program di 13 lembaga kementrian. Menurutnya dalam membangun ketahanan keluarga yang berkualitas, semua pihak perlu memperhatikan penanganan gizi, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan, akses pendidikan, kesehatan sampai pada terjaganya sumber-sumber pendapatan.
“Kampung keluarga berkualitas ini juga diharapkan bisa mempercepat capaian target stunting di angka 14 persen, seperti yang diamanatkan oleh Presiden,”ujar Bonivasius
Kepala BKKBN Sulbar Nuryamin menyebutkan, sejak tahun 2016, BKKBN Sulbar sudah membentuk 176 Kampung KB di enam kabupaten se-Sulbar, yakni Kabupaten Mamuju sebanyak 30 daerah, Pasangkayu 26 daerah, Mateng 17 daerah, Majene 31 daerah, Polman 47 daerah dan Mamasa 25 daerah.
“Polman menjadi salah satu kabupaten yang paling aktif dalam menjalankan program kampung KB, dan hari ini (kemarin, red) kami melakukan workshop terkait program kampung keluarga berkualitas, yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh kabupaten yang ada di Sulbar,” ungkap Nuryamin.
Olehnya, Nuryamin mengatakan bahwa unsur gotong royong akan lebih dikedepankan. Optimalisasi kampung KB juga perlu di dorong bersama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2022.
“Jadi nanti, penyuluh maupun kader-kader kami di lapangan juga perlu membangun koordinasi dengan stakeholder lainnya, seperti dengan penyuluh agama, Bhabinkamtibmas dan Babinsa,” tandas Nuryamin. (rzk/jsm)
