MAKASSAR, RADARSULBAR — Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof Dr Marsuki, DEA memberikan support kepada Gubernur Sulsel yang menolak perpanjangan IUP PT.Vale Indonesia.
“Kita memang memerlukan pemimpin-pemimpin yang berani bersuara lantang untuk kepentingan rakyat. Masak dari dulu itu tambang Luwu Timur dikuasai orang luar di satu sisi kita hanya mampu melihat dan menonton saja,” kata Prof Marsuki, DEA di Makassar, Jumat 9 September 2022.
Dia pun mendukungan agar perjuangan Gubernur Andi Sudirman harus mendapat support dari seluruh masyarakat khususnya di Sulsel dan kedua provinsi tetangga, Sultra dan Sulteng.
Guru besar Unhas ini menyebut langkah Andi Sudirman sebagai proses pencerdasan. Soal profit sharing, kata dia, saat ini perusahaan yang bekerja di sana hanya diwajibkan bayar pajak mineral (water levy).
“Ini kita harus bekerja untuk kepentingan daerah lah. Ingat sepengetahuan kami, daerah tambang memang miliki PDRB tinggi, tapi lihat juga angka kemiskinannya tinggi juga itu, ini tak boleh lagi terjadi di Sulsel,” ungkap Marsuki.
Untuk diketahui, sebelumnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen memperjuangkan tambang eks vale dikelola oleh BUMD Provinsi dan Kabupaten.
Serta Lahan Kontrak Karya tidak diperpanjang, Lahan Kontrak Karya wajib menjadi milik Pemprov. Posisi Pemprov jelas untuk memiliki konsesi tersebut berada di bawah kendali Pemprov bersama Pemkab Lutim.
Menurutnya, konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Vale sebaiknya dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.(*)
