MAJENE, RADARSULBAR – Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Majene mengelar aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Demo ini menuntut pemerintah untuk mencabuk kebijakan tersebut. Berbagai aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang melakukan demo akan diteruskan DPRD Majene ke pemerintah pusat di Jakarta.
Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado mengatakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait aksi kenaikan harga BBM akan diteruskan ke pusat. Karena polemik yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM memang sangat berdampak pada masyarakat.
“Aspirasi yang dilakukan adik-adik mahasiswa kita apresiasi yang penting berjalan lancar dan kondusif,” ujar Salmawati, Rabu 7 September 2022.
Kata dia, aksi demo di gedung DPRD Majene sudah dua kali dilaksanakan.
“Namun saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa karena waktu saya tinggal karena penyakit asma akut saya kambuh akibat banyak ban yang dibakar. Saya memang alergi sehingga sempat dirawat di rumah sakit,” ujarnya.
Lanjut Salmawati terkait permintaan mahasiswa yang ingin memparipurnakan aspirasinya itu bisa dilakukan, Paripurna itu merupakan keputusan tertinggi di DPRD olehnya itu harus melalui korum. Karena 25 anggota DPRD itu minimal 13 orang anggota DPRD bertandatangan dan hadir dalam paripurna.
“Olehnya itu waktu ada surat masuk di sekertariat DPRD saat demo pertama terkait kenaikan BBM kita langsung melakukan rapat. Kesepakan itu malam mengapresiasi dan mendukung adik mahasiswa,” ungkapnya.
Intinya DPRD Majene siap mengawal aspirasi mahasiswa.
“Saya siap mengawal aspirasi mahasiswa karena mereka sangat rasakan dengan kenaikan harga BBM sebab berdampak sekali pada orang tua mereka, apa yang dirasakan oleh adik – adik mahasiswa saya juga rasakan,” ungkapnya.
Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan dari atas. “Tetapi apa yang dirasakan masyarakat akan kita sampaikan,” ucapanya.
Terkait dampak kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok di pasar akan dikomunikasikan dengan dinas terkait melalui melalui komisi yang bertanggung jawab.
Pemerintah Diminta Lakukan Evaluasi
Sementara Wakil Bupati Majene Arismunandar saat menerima aksi unjurasa Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) di depan Kantor Bupati Majene, Rabu 7 September. Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM.
“Kami bersama masyarakat Kabupaten Majene meminta pemerintah pusat evaluasi kebijakan kenaikan harga BBM,” tegas Arismunandar.
Kata dia, Pemkab Majene pasti pro rakyat. “Saya lahir disini, sekolah disini dan saya besar disini, dan mulai Kecamatan Banggae Timur hingga Malunda semua saudara, jadi kami pro terhadap rakyat,” ungkapnya.
Sementara Jendral Lapangan SPMM Muhammad Ilham mengatakan aksi kali berjalan lancar. “Mulai kami berangkat dari Rektorat Unsulbar hingga Kantor Bupati semua berjalan lancar,” ungkapnya.
Apa yang dituntun juga sama dengan apa yang dilayangkan Pemkab Majene meminta untuk evaluasi kebijakan kenaikan harga BBM.
“Terkait lanjutan aksi kami belum bisa sampaikan, namun akan keluar nanti setelah kami melakukan konsulidasi,” pungkasnya. (*)
