JAKARTA, RADARSULBAR – Baru baru ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sorotan usai walk out dari sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 6 September 2022.
keputusan PKS Walkout dari sidang paripurna DPR sebagai bentuk penolakan atas keputusan pemerintah yang telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Terjadi momen unik saat meninggalkan ruang paripurna DPR. Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama anggota lainya berdiri dengan mengangkat kertas bertuliskan ‘penolakan kenaikan harga BBM’.
Setelah mengeluarkan kertas ‘penolakan kenaikan harga bbm’, seluruh anggota PKS meninggalkan sidang paripurna.
Syaikhu menjelaskan sikap yang diambil PKS sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan pemerintah yang menaikan harga BBM.
“Bersama seluruh anggota Fraksi, Kami mengambil sikap walk out dari rapat paripurna, ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang tetap menaikan harga BBM di tengah penolakan luas oleh masyarakat,” ucap Syaikhu sebagaimana dilansir FIN dari laman PKS.ID pada Rabu, 7 September 2022.
Tindakan ini dilakukan, karena PKS tidak ingin melihat masyarakat menderita akibat kenaikan harga BBM.
Menurut Syaikhu kenaikan harga BBM akan berdampak luas di seluruh Indonesia.
“Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat, PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM, Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita,” kata Syaikhu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto melakukan interupsi sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam interupsinya, Mulyanto menyampaikan suara PKS tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi dan melakukan walkout.
“Izin interupsi pimpinan, kami menyatakan fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini,” kata Mulyanto.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Jokow menyebut, keputuam itu merupakan pilihan terakhir yang diambil Pemerintah.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu 3 September 2022.
Ada pun harga terbaru BBM bersubsidi yang resmi dinaikan, yakni: BBM bersubsidi pertalite dari Rp7.650,00 per liter naik jadi Rp10 ribu/liter.
Solar bersubsidi dari Rp5.150,00/liter naik menjadi Rp6.800,00/liter.
Dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00/liter, naik menjadi Rp14.500,00/liter.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.
“Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit,” ungkap Presiden.
Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Akan tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun,” kata Presiden.
Nilai subsidi BBM tersebut, kata Presiden Jokowi, juga terus meningkat.
“Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” kata Presiden.
Pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan,” kata Presiden.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.
“Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Presiden. (fin)
