MAMUJU, RADAR SULBAR — Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, solar dan pertamax yang berlaku sejak Sabtu 3 September.
Hal tersebut disambut aksi demonstrasi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju, di Perempatan Simbuang Mamuju.
Ketua PMII Mamuju, Syamsuddin mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sangat melukai hati masyarakat, ditengah situasi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi covid-19, menurutnya pemerintah tidak sepatutnya mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap masyarakat.
“Kenaikan harga BBM ini kami nilai akan menghambat upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter,” kata Syamsuddin.
Syamsuddin menyampaikan, kenaikan BBM akan berdampak pada sektor perekonomian lainnya, termasuk kenaikan harga barang di pasaran.
Hal tersebut dianggap akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis. Menurutnya, kenaikan harga BBM secara umum akan mengganggu hajat hidup orang banyak, dan tentu berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Ini juga akan berpengaruh pada inflasi yang tinggi, serta meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia,” ujar Syamsuddin.
Salah satu Pengurus PMII Cabang Mamuju, mengungkapkan pemerintah seharusnya fokus untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi, bukan menaikkan harga BBM
“Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat, tapi negara tidak merespon persoalan tersebut,” singkat Arjuna. (m5/sol)
