MAMUJU, RADARSULBAR — Komisi II DPRD Mamuju kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengadaan bantuan nelayan yang dianggap tidak sesuai spesifikasi.
Dalam RDP tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju, Dahlan Kamil mengatakan, setelah proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) selesai, pihaknya langsung memproses administrasi dan kontrak. Namun, ditengah proses pengadaan barang, pihak rekanan menyampaikan bahwa ada kenaikan harga katinting.
“Saat itu ada opsi lain, yaitu ditunda dan akan dialihkan pada anggaran perubahan. Namun, ketika saya tanyakan, ada katinting yang spesifikasinyan sama dan harganya terjangkau. Jadi saya pikir kalau sama dan kualitasnya tidak beda jauh, ya tidak masalah,” kata Dahlan, di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Mamuju, Kamis 25 Agustus 2022.
Dahlan mengakui kesalahan yang dilakukan karena tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Mamuju, terkait perubahan harga tersebut. Ia mengatakan, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas kedepannya.
“Saya akui memang kesalahan kami, karena tidak koordinasi dengan anggota dewan. Ini akan menjadi catatan untuk saya memperbaiki koordinasi ke depannya,” papar Dahlan.
Kepala Bidang Tangkap, DKP Mamuju, Sahar mengungkapkan, selisih harga katinting yang telah direncanakan adalah Rp 1 juta per unit.
Olehnya, pihaknya memutuskan untuk mengambil katinting dengan spesifikasi yang sama, namun harganya lebih murah.
“Spesifikasinya sama, lima koma lima. Saya juga tanyakan ke nelayan di Desa Lebani, kata mereka, lebih bagus,” ungkap Sahar.
Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Ramliati S Malio mengatakan, sangat wajar jika pihak rekanan mengganti merek katinting, karena kenaikan harga yang cukup signifikan.
Menurutnya, hal tersebut juga menjadi catatan untuk ULP agar mempercepat proses lelang, sehingga terhindar dari kenaikan harga barang.
“Tentu pihak rekanan tidak mau rugi, karena memang belakangan ini banyak harga yang naik. Ini harus menjadi pelajaran untuk setiap OPD,” papar Ramliati.
Anggota DPRD Mamuju, Asdar menyampaikan, hal tersebut harus dijadikan sebagai catatan agar tidak terjadi dalam kegiatan pengadaan berikutnya.
Menurut Asdar, seluruh OPD harus membangun komunikasi dengan legislatif dalam setiap program yang dikerjakan, terutama yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat.
“Untuk kedepannya hal begini harus di hindari. Sasalahnya koordinasi yang tidak nyambung, seharusnya jika ada hal seperti itu dikomunikasikan kepada anggota dewan atau dengan komisinya,” tandas Asdar. (rzk/jsm)
