BKKBN Sulbar dan DP2KBP3A Polman Bersinergi Entaskan Stunting

  • Bagikan
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Aslinda Mariani didampingi Sekretaris BKKBN Sulbar Rusdianto Monoarfa saat menyerahkan bantuan ATTG kepada kelompok UPPKA Polman.--Arif Budianto/Radar Sulbar--

POLEWALI, RADARSULBAR — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Polman bangun sinergi entaskan stunting melalui kegiatan Rekonsiliasi Stunting Tingkat Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

Kegiatan ini, dihadiri Staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Pemkab Polman, Aslinda Mariani, Sekertaris Perwakilan BKKBN Rusdianto Monoarfa, Kepala DP2KB-P3A Polman Ahmad Kilang dan para undangan lainnya di Hotel Sinar Mas Polewali, Kamis, 25 Agustus 2022.

Sekertaris Perwakilan BKKBN Sulbar Rusdianto Monoarfa menyampaikan target penurunan angka stunting secara nasional pada tahun 2024 yakni 14 persen. Untuk target Provinsi Sulbar penurunanya hingga 18, 61 persen. Sementara untuk target penurunan angka stunting di Kabupaten Polman ditarget 21,06 persen pada tahun 2024.

Rusdianto menyampaikan pertemuan ini adalah salah satu wahana evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan program bangga kencana dan penurunan angka stunting pada semester pertama tahun 2022. Untuk angka stunting di Sulbar 38 persen di tahun 2022 dan Polman tertinggi 36 persen. 

“Rekonsiliasi stunting bertujuan untuk mendapatkan gambaran percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Polman,” jelasnya.

Rusdianto menambahkan, kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen lintas sektor dalam penurunan stunting di Sulbar. 

“Kita telah membentuk tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Polman dimana semua sektor bekerjasama melaksanakan program penurunan stunting,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum Pemkab Polman Aslinda Mariani menyampaikan bahwa, stunting adalah masalah besar yang memberikan dapat efek jangka panjang yang berdampak pada perekonomian.

“Berdasarkan data Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Polman jumlah ibu yang akan melahirkan tahun ini 9.000. Jika angka prevalensi 28 persen, bukannya menjadi angka tapi akan menjadi bencana demografi skala besar dan akan menjadi beban negara,” jelas Aslinda Mariani.

Ia meminta semua bekerja dengan iklas bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting sampai pada akhirnya bisa hilang. Kepala DP2KBP3A Polman Ahmad Kilang menyampaikan, persoalan masih rendahnya serapan DAK untuk program penurunan stunting dikarenakan kegiatan belum terlaksana keseluruhan dan masih menunggu hasil audit teman-teman di kecamatan.

“Kita masih menunggu hasil audit di tingkat kecamatan. Kemudian baru kita melaksanakan kegiatan berikutnya,” jelas Ahmad Kilang.

Sementara untuk target penurunan angka stunting di Kabupaten Polman Ahmad Kilang mengungkapkan pihaknya mengandalkan 880 orang pendamping keluarga. Ini terdiri dari bidan desa, PKK dan penyuluh KB yang bertugas melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. (*)

  • Bagikan

Exit mobile version