POLEWALI, RADARSULBAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar launching Bantuan Sosial (Bansos) Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (PR2TLH), Kamis 18 Agustus 2022.
Launching Bansos PR2TLH ini dilakukan oleh Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar didampingi Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin di Kecamatan Matakali dan Wonomulyo.
Tahun 2022 ini, Pemkab Polman melalui Dinas Sosial (Dinsos) menganggarkan bedah rumah program PRTLH sebesar Rp 3,4 miliar. Tetapi tahun 2023 mendatang Pemkab Polman akan menaikkan anggarannya hingga mencapai Rp 20 miliar. Sehingga sasaran rumah yang akan dibedah melalui program rehabilitasi RTLH akan banyak. Tahun ini sasar program rehabilitasi RTLH hanya 227 rumah warga miskin.
Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengusulkan tahun 2023 mendatang untuk anggaran rehabilitasi RTLH sebesar Rp 20 miliar. Andi Ibrahim Masdar menyampaikan dirinya sengaja mengajak anggota DPRD Polman dalam pelaksanaan launching dan peninjauan pelaksanaan program rehabilitasi RTLH karena anggota dewan merupakan wakil rakyat yang mengusulkan langsung sasaran rumah warga yang akan dibedah.
Ia juga meminta dukungan dari DPRD Polman agar memberikan persetujuan usulan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk program bedah rumah tahun 2023 dapat disetujui dalam APBD.
“Kita harapkan DPRD memberikan persetujuan atas usulan kita dalam APBD 2023. Karena masih banyak masyarakat kita yang belum tersentuh program bedah rumah,” ujarnya.
Kepala Dinsos Polman Azwar Jasin menjelaskan sasaran program ini adalah rumah warga yang tidak layak huni untuk direhabilitasi menjadi layak. Warga yang dapat program ini tidak neko-neko dan syaratnya cukup masuk dalam DTKS. Jadi meskipun tak memiliki sertifikat kepemilikan tanah tetap bisa mendapat bantuan rehab rumah.
“Data rumah tidak layak huni di Polman kita belum punya. Untuk tahun ini yang mendapatkan program ini adalah warga yang masuk DTKS yang telah diverifikasi yang diusulkan desa,” jelas Azwar Jasin.
Ia juga menyampaikan tidak semua desa memasukkan usulan. Usulan yang masuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Fasilitator Kabupaten (Faskab). Ia berharap ribuan usulan yang masuk ini bisa tercover di tahun berikutnya.
Bansos PR2LHK ini menyasar delapan kecamatan dimana dananya dikelola oleh kelompok masyarakat penerima bantuan. Program ini Dinsos menggandeng BNI Polewali untuk memfasilitasi rekening kelompok penerima bantuan.
Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin menyampaikan, DPRD sangat mendukung program bedah rumah. Meskipun program bedah rumah ini adalah produk APBD Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang bukan melalui proses persetujuan DPRD.
“Kami sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk program di tahun 2023. Karena masih banyak masyarakat yang belum dapat bantuan namun tahun 2023 dapat terbantu,” jelas Amiruddin. (arf/mkb/jaf)
