JAKARTA, RADARSULBAR – Permerintah saat ini tengah mewacanakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebagai respon atas tingginya harga minyak mentah dunia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, wacana kenaikan harga BBM saat ini sedang dibahas oleh pemerintah.
“(Harga Pertalite) lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian),” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.
Ia menjelaskan pemerintah harus mengubah peraturan presiden terlebih dahulu sebelum keputusan itu resmi terbit menjadi kebijakan terbaru terkait perubahan harga bahan bakar.
Arifin Tasrif menambahkan pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat.
Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter.
Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.
Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp600 triliun.
Namun jika pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.
Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan, pihaknya akan memanggil jajaran direksi PT Pertamina pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023.
Pemanggilan dilakukan guna mendapatkan penjelasan mengenai strategi yang akan dilakukan Pertamina berkaitan dengan meningkatnya konsums BBM bersubsidi imbas dari naiknya harga BBM non-subsidi.
“Kita ingin Pertamina menjelaskan apa langkah yang sedang diantisipasi sejauh ini. Cuma memang ini kejadian di seluruh dunia ya, kita prihatin tapi kita tidak boleh kalah dengan krisis atau resesi yang ada,” ujar Faisol di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.
Lebih lanjut, terkait adanya kemungkinan naiknya harga BBM bersubsidi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, Komisi VI DPR RI akan menghitung terlebih dahulu sejauh mana efek kenaikan harga tersebut terhadap inflasi.
“Banyak yang sudah meminta kenaikan harga pertalite, tapi kita masih menghitung sejauh mana tentunya efek terhadap inflasi,” imbuhnya.
Menurut Faisol, faktor inflasi penting untuk diperhitungkan, sebab akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi di tengah krisis yang sedang terjadi.
“Inflasi bukan sepenuhnya jelek ya, tapi kita ingin daya beli masyarakat tetap ada, kita juga tidak ingin itu memicu kenaikan yang gila-gilaan terhadap barang kebutuhan pokok,” ungkap legislator dapil Jawa Timur II tersebut.
Untuk itu ia berharap, apapun nanti solusi yang dilakukan, akan tetap bisa menjaga kemampuan daya beli masyarakat. “Yang penting dijaga kemampuan daya beli masyarakat,” tegas Faisol.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui tambahan subsidi BBM tahun ini. Untuk itu, pemerintah diminta mencari solusi lain untuk menyiasati kenaikan harga minyak dunia. (fin)
