KONSULTASI. Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi saat melakukan rapat bersama tenaga Ahli Banggar DPR RI, di Senayan, Jakarta, kemarin.
MAMUJU, RADARSULBAR — Pengelolaan dan pengalokasian APBD Sulbar tahun 2023, diharap tepat sasaran dan semakin membaik. Utamanya mampu menjadi penopang di setiap permasalahan di masyarakat.
Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja di DPR RI, guna memastikan APBD 2023 nantinya bisa lebih spesifik dan menyentuh hal-hal prioritas daerah.
Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi yang memimpin rombongan banggar ke Jakarta, mengatakan, kunjungan kerja tersebut merupakan upaya lembaganya dalam melahirkan APBD tahun 2023 yang lebih berkualitas lagi. Lebih mampu menjawab tantangan masyarakat yang semakin kompleks.
“Ini kan kita lagi dalam masa pembahasan APBD, jadi saya kira penting untuk melakukan konsultasi secara langsung ke DPR RI,” kata Suraidah, saat dikonfirmasi, kemarin.
Ia mengatakan, salah satu poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah tentang dana transfer daerah atau Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Ini adalah konsultasi Banggar, di mana kita lagi pembahasan APBD. Kita ingin menggali lebih jauh, kita menyampaikan beberapa hal terkait dengan dana transfer daerah yang kadang Juknisnya lambat. Itu juga yang kami konsultasikan,” ujarnya.
Menurut Suraidah, terhambatnya realisasi DAK salah satunya dipengaruhi oleh lambatnya penerbitan Juknis penggunaan DAK. Hal yang menjadi salah satu poin konsultasi Banggar DPRD Sulbar ke DPR RI.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengaku, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar belum pernah duduk bersama membahas rencana penyusunan APBD 2023. Pembahasan masih dilakukan tim Banggar DPRD Sulbar.
“Dalam waktu dekat tentu kita akan duduk bersama membahas itu dengan tim Banggar,” tandasnya. (ajs)
