JAKARTA, RADARSULBAR — Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022.
Dihadapan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan bahwa kebutuhan nelayan yang jumlahnya sangat besar di Sulbar saat ini adalah dukungan modal dan bantuan dari sisi peralatan tangkap. Menurutnya jika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa menghibahkan kapal-kapal sitaan pada nelayan di Sulbar, atau dibantu pengadaan kapal, maka akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan para nelayan, khusus untuk sektor perikanan tangkap.
Selain itu, lanjut Akmal, untuk perikanan budidaya perlu dukungan kebijakan utamanya terkait kerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan produksi serta dukungan teknologi.
Ia memaparkan pelaksanaan usaha perikanan tangkap di Sulbar, terdapat 18.272 orang nelayan yang mengelola sebanyak 7.897 kapal. Tapi kekuatan kapal tangkap masih tidak maksimal, karena hanya didominasi oleh kapal motor di bawal 0,5 GT atau kapal nelayan menggunakan motor tempel.
“Secara internal, Pemprov Sulbar sudah menyiapkan beberapa rencana, seperti pengadaan kapal penangkap ikan, pengadaan pabrik es, pembangunan cold storage hingga pengembangan budidaya udang,” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.
Kendati demikian, dari program itu masih akan dilakukan pula evaluasi terkait prioritas pelaksanaan. Menurut Akmal Malik, pengadaan cold storage belum mendesak diperlukan. Selain karena jumlah hasil tangkapan nelayan tidak signifikan, juga akan berat pada beban biaya listrik yang akan ditanggung dan jika tangkapan nelayan besar pasti pelaku usaha atau pihak ketiga sebagai pengumpul akan membangun cold storage sendiri.
“Untuk kebutuhan di sektor perikanan tangkap, masalah di Sulbar adalah potensi besar tetapi keterbatasan pada peralatan. Kapal nelayan kita kapasitasnya hanya 2GT sampai 10 GT. Bahkan, untuk ukuran 10GT jumlahnya tidak sampai 700-an unit dan yang lebih besar dari itu kebanyakan bukan nelayan asal Sulbar,” terang Akmal.
Sementara itu, di bidang perikanan budidaya, OPD terkait dinilai tidak mampu untuk mengkolaborasi program pengembangan budidaya udang yang menjadi program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini.
“Padahal, untuk program pengembangan udang, kita target lahan seluas 1000 hektar. Saat ini kita sudah siap 400 hektare yang tersebar di empat kabupaten,” terang Akmal Malik.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono setelah mendengar pemaparan tentang potensi perikanan Sulbar dari Pj Gubernur Akmal Malik, segera menugaskan Dirjen Budidaya Perikanan untuk meninjau 400 hektare lahan untuk pengembangam budidaya udang pada empat kabupaten di Sulbar.
“Potensinya (potensi perikanan di Sulbar) sangat besar akan tetapi belum digarap secara maksimal. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dukung penuh,” ucap Menteri Sakti pada Akmal Malik. (jaf)
