POLEWALI, RADARSULBAR — Sekretariat DPRD Polewali Mandar merancang inovasi Klinik Aspirasi dalam memaksimalkan fungsi pelayanan.
Kepala Bagian (Kabag) Keuangan DPRD Polewali Mandar, Musyrifah Aliyah mengatakan, melalui inovasi klinik aspirasi itu lebih memudahkan penyampaian aspirasi dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
Musyrifah mengaku, sebenarnya inovasi klinik aspirasi itu sebagai tugas latihan kepempinan (Latpim) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar dengan Klinik Aspirasi DPRD Polman.
Dirancangnya inovasi tersebut guna meningkatkan layanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan sebuah konsep pelayanan yang responsif, adaptif dan progrsif agar permasalahan di tingkat bawah terselesaikan dengan cepat melalui penerapan model Klinik Aspirasi.
Dijelaskan, aspirasi yang dikelola dengan menggunakan model Klinik Aspirasi mencakup seluruh aspirasi baik yang diperloleh melalui reses, melalui laporan langsung dari masyarakat, laporan melalui surat. Bahkan DPRD sendiri dapat melakukan kunjungan konstituen secara informal untuk mendapatkan persoalan-persoalan aktual yang lebih mendasar di masyarakat.
“Dari himpunan permasalahan tersebut lembaga DPRD dapat mengelola usulan aspirasi tersebut untuk selanjutnya mengeluarkan rekomendasi atas nama lembaga DPRD kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kewenangan menyelesaikan rekomendasi tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, dikatakan, penyelesaian aspirasi melalui model Klinik Aspirasi, tidak selamanya mengandalkan APBD. Ia mencontohkan permasalahan mendasar masyarakat petani adalah akses memperoleh pupuk bersubsidi dapat ditindaklanjuti dengan merekomendasikan masyarakat petani melalui Dinas Pertanian untuk mendapatkan edukasi terkait syarat-syarat memperoleh pupuk bersubsidi.
Bahkan dalam rekomendasi tersebut DPRD dapat merekomendasikan agar Dinas Pertanian meningkatkan kinerja penyuluh pertanian melalui pendataan kembali bagi masyarakat petani yang belum terdaftar dalam kelompok tani. Dengan pendekatan model Klinik Aspirasi ini diyakini dapat merubah paradigma masyarakat terhadap pemerintah daerah khususnya lembaga DPRD. (mkb/jaf)
