POLEWALI, RADARSULBAR –Pemerintah Kabupaten Polman berhasil menekan angka desa tertinggal. Itu menjadi tolak ukur terbangunnya koordinasi yang baik mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, dari 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar tercatat kategori desa maju sebanyak 45 desa, bertambah 33 desa dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 12 desa. Desa berkembang 94 desa berkurang menjadi 83 desa. Untuk desa tertinggal berkurang dari 38 desa tahun 2021, kini tersisa 16 desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Polewali Mandar, Andi Nursami Masdar saat rapat koordinasi (rakor) perencanaan pembangunan desa tahun 2023 di aula Kantor Bupati Polman, Selasa 26 Juli.
“Alhamdulilah kami bisa menaikkan status desa melalui hasil aplikasi IDM dari Kemendes dan PDTT.
Hal ini bisa kami capai karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan para pendamping desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penginputan IDM ini dan mudah-mudahan semangat kebersamaan kita bisa tingkatkan lagi di tahun tahun kedepannya,” ujar Andi Nursami Masdar.
Sementara perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2022, dimana ada 28 BUMDes kategori maju atau persentasenya 20 persen. Kemudian kategori BUMDes berkembang sebanyak 40 persen atau 58 desa dan kategori pemula 40 persen atau 58 desa.
“Saat ini kami telah melaksanakan rapat kerja dan koordinasi BUMdes telah berjalan 110 desa target tahun ini akan selesai di 144 desa,” ujar Andi Nursami.
Ia juga berpesan kepada setiap desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun 2023 agar kiranya pemerintah desa memperhatikan hasil rekomendasi IDM dan SDGs Desa sebagai dasar dalam menentukan prioritas yang ada di desa tahun anggaran 2023.
“Selain IDM dan SDGs Desa yang perlu diperhatikan dan yang tak kalah pentingnya adalah prioritas pembangunan yang berskala nasional seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan stunting, pemulihan ekonomi masyarakat desa, ketahanan pangan dan penanganan Covid-19 serta penanganan data kemiskinan ekstrim ini tertuang dalam Inpres Nomor 4 tahun 2022,” tambahnya.
Ia berharap desa dapat dimasukan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2023 sembari menunggu Keputusan Menteri Desa dan PDTT terkait dengan prioritas penggunaan dana Desa 2023.
Selain itu desa juga diharapkan berpedoman pada kebijakan pembangunan Polman tahun 2024 berdasarkan RPJMD. Sehingga dijadikan dasar bagi desa dalam melaksanakan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan.
“Nantinya sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan yang ada pada OPD melalui Renja OPD serta tak lupa pula memperhatikan arah kebijakan pembangunan desa melalui RPJMDes. Kami berharap agar RPJMDes ini menjadi dasar dalam penentuan skala prioritas pembangunan yang ada di desa,” terangnya.
Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar saat membuka rakor ini berharap pemerintah desa memprogramkan pembangunan yang paling dibutuhkan saat ini di desanya. Termasuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan desa yang belum tuntas.
Selain itu, Ia meminta Kades agar berhati hati dalam mengelola dana desa. Karena tak ingin Kades terjerat masalah hukum gara gara pengelolaan dana desa yang tak sesuai aturan. (mkb)
