MAMUJU, RADARSULBAR–Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulbar 2023 bakal dieksposes Kamis 28 Juli di DPRD Sulbar.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris membeberkan, penurunan diperkirakan pada sisi Transfer ke Daerah. Penurunan tersebut terjadi secara nasional. Untuk itu, sebagaimana arahan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, dibutuhkan penguatan ketahanan pangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.
“Pendapatan akan dilakukan penurunan, kecenderungan ke arah itu. Sehingga arahan gubernur dilakukan penyesuaian terhadap belanja. Arahan pak gubernur, diharapkan Sulbar menjadi lumbung pangan nasional. Inilah kita ingin dorong,” terang Idris,Rabu 27 Juli 2022.
Idris pun berharap meskipun APBD kecil harus bisa mengelola APBD yang bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar
Amujib menyebutkan, perancangan awal APBD 2023 diangka Rp 1,8 Triliun.
Dengan kondisi itu dibutuhkan kemandirian ekonomi.
“Kita tidak keluar dari RKPD, penekanan gubernur, bagaimana kemandirian ekonomi lebih kepada kemandirian ketahanan pangan,” ujar Amujib. (jaf)
