MAMUJU, RADARSULBAR–Bantuan Stimulan Rehabilitasi-Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Pasca Gempa Majene-Mamuju 15 Januari 2021, baru terealisasi 98 persen.
Masih terdapat puluhan ribu rumah terdampak gempa belum menerima bantuan stimulan tersebut, bakal terakomodir pada penyaluran tahap II bersama dengan rumah terdampak Gempa bumi Juni 2022.
Hanya saja, antara pusat dan daerah masih tarik ulir terkait pengalokasian anggaran atas bantuan itu. BNPB mengeluarkan SK membebankan ke Pemda untuk Rumah Rusak Ringan dan Sedang. Disisi lain kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan.
Menanggapi hal itu, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan melihat masih adanya ketidakpastian soal data.
“Memang ada keragu raguan, butuh kepastian siapa terdampak dari gempa ini, sehingga tadi saya menyarankan Pemda berani dan konsisten siapa saudara kita yang seharusnya menerima di tahap II, termasuk klasifikasi. Kalau tidak ini akan berlarut larut dan semakin samar nantinya,” ujar Abetnego.
Soal anggaran, Obetnego memahami kondisi fiskal Pemda tidak mungkin mampu menutupi kebutuhan itu. Sehingga ia pun mengaku bakal mengkomunikasi ke pusat terkait kendala yang dialami di daerah.
Jelasnya, ia memastikan bantuan itu akan direalisasikan, namun harus memperhatikan segala hal agar tidak menjadi temuan di kemudian hari.
“Soal tahap II pasti ada, tapi kembali disampaikan pasti ada asesmen dan verifikasi. Itu dilindungi Undang-undang. tapi kalau tidak terverifikasi-tervalidasi itu bisa jadi temuan,” ujar Abetnego kepada radarsulbar.co.id, Kamis 21 Juli 2022.
Dia pun berharap dengan bencana di Mamuju membawa perubahan lebih besar kedepan.Utamanya dalam penanganan kebencanaan.
Menurutnya perlu keterlibatan dari berbagai pihak sehingga antara Pemda dan masyarakat terbangun kesepahaman terkait penanganan pascabencana.
“Dengan begitu masyarakat memahami keterbatasan pemda dan Pemda juga punya sensitivitas dengan kondisi masyarakat,” terang Abetnego.
Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud mengharapkan, dengan kehadiran Deputi II KSP membawa titik terang terkait penanganan rehab rekon rumah rusak akibat gempa bumi di Mamuju. Utamanya soal beban anggaran.
“Inilah yang sementara dibahas, bagaimana dengan kondisi fiskal. Itu tidak masalah ketika ruang fiskal memungkinkan, sehingga kita berharap dengan kunjungan KSP mudah-mudahan ada titik terang dari kondisi ini,” ujar Ado. (jaf)
