JAKARTA, RADARSULBAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait tuduhan gagalnya menangkap Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak, saat hendak dijemput paksa karena informasi bocor. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, membantah kaburnya Ricky Ham Pagawak karena informasi bocor.
“KPK memastikan isu lolosnya tersangka dari upaya penjemputan paksa oleh tim penyidik karena adanya kebocoran informasi adalah tidak benar,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (19/7) dikutip dari Antara.
Ali mengatakan berbagai upaya penghindaran dari para tersangka merupakan hal yang sering terjadi.
“Dengan berbagai cara, mereka akan melarikan diri dari kejaran tim penyidik dan menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsinya dari petugas” ucap Ali.
KPK memastikan dalam proses penanganan kasus yang menjerat Ricky Ham Pagawak dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan secara terbuka.
Dalam proses pengumpulan informasi dan keterangan yang dibutuhkan tim, KPK dapat memanggil pihak terkait melalui surat dinas atau meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada instansi/lembaga yang memiliki data dan informasi tersebut.
“Ketika penanganan perkara naik ke tahap penyidikan, meskipun KPK tidak mengumumkannya kepada publik sebelum adanya upaya paksa, KPK tetap menyampaikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak terkait sebagaimana prosedur dan ketentuannya.
Artinya, kata dia, para pihak terkait telah mengetahui status hukumnya setelah menerima SPDP tersebut,” katanya.
Dengan telah mengetahui statusnya sebagai tersangka, KPK mengharapkan pihak tersebut kooperatif dalam proses hukum berikutnya. Namun, KPK menyayangkan pihak-pihak terkait melakukan tindakan yang tidak kooperatif.
