MAJENE, RADARSULBAR –Penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan, sebagaimana Surat Edaran Kemenpan RB itu berlaku November 2023.
Untuk itu, Pemkab Majene mulai merancang skema agar 2.700 tenaga honorer di lingkup Pemkab Majene tak menganggur. Kepala BKPMSDM Majene Nadlah B Fattah mengatakan, mereka tenaga honorer yang tidak bisa terakomodir melalui PPPK, akan dilakukan outsourcing.
“Outsourching diantara tenaga honorer akan dialihkan jadi sekuriti, clening service dan lainnya. Olehnya kita akan carikan solusinya, untuk sisa tenaga honorer yang belum memiliki perkejaan,” ujar Nadlah
Kata dia, jumlah tenaga honorer di Kabupaten Majene sekitar 2. 700 orang dan sudah di SK-kan bupati. “Ini sementara kita carikan solusinya nanti,” ungkapnya. (r2/mkb)
