MAMUJU, RADAR SULBAR — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar, mulai mewanti-wanti persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024.
Kekhawatiran Bawaslu itu didasari atas masuknya Sulbar dalam lima besar se Indonesia kasus netralitas ASN dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Pemilu dan Pilkada sebelumnya.
Atas dasar itu, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo berkoordinasi langsung dengan Pj Gubernur Sulbar, Senin 4 Juli 2022. Keduanya membahas komitmen dalam menekan pelanggaran netralitas ASN.
“Salah satunya yang dibahas bagaimana memastikan netralitas ASN di pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya lingkup Sulbar,” kata Sulfan.
Sebab, menurut Sulfan, paling efektif yang bisa dilakukan dalam menekan pelanggaran netralitas, yakni melalui peran dari Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik.
“Makanya kita dari awal melakukan pencegahan. Paling efektif menurut kita bagaimana mendorong pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi, memastikan netralitas terjaga di lingkup Pemprov Sulbar,” tuturnya.
Terkait usulan anggaran Pilkada 2024, Sulfan mengaku telah mengajukan proposal senilai Rp 24 miliar. Usulan tersebut tentu akan dibahas lebih lanjut bersama Pemprov Sulbar.
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengaku, selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, daerah ini juga memiliki persoalan yang banyak. Tentu dengan melalui proses demokrasi yang baik akan menghasilkan orang-orang yang bisa bekerja lebih banyak untuk daerah ini.
“Saya katakan ini tantangan bagi penyelenggara, khususnya Bawaslu dalam memastikan proses demokrasi yang baik sehingga bisa menghasilkan aktor yang baik,” bebernya.
Ia optimis, melalui pengawasan yang baik dari Bawaslu, daerah ini nantinya akan dipimpin dan dijalankan oleh orang yang penuh tanggung jawab. Baik itu di eksekutif dan legislatif.
“Kita berharap ke depan demokrasi jauh lebih baik, tentunya sangat penting melakukan edukasi kepada masyarakat. Pola edukasi cukup partisipatif,” tandasnya. (ajs)
