POLEWALI, RADAR SULBAR — Komisi II DPRD Polewali Mandar akan melakukan hearing Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait pengelolaan tambak UPTD Balai Budidaya Air Payau di Dusun Bulubawang Desa Patampanua Kecamatan Matakali.
Tambak seluas tiga hektare ini dinilai kurang produktif tak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama setahun hanya menghasilkan Rp 15 juta sementara anggaran operasional mencair Rp. 20 juta.
Ketua Komisi II DPRD Polman Rudi Hamzah menyampaikan pihaknya akan mempertanyakan pengelolaan aset tambak yang dikelola oleh DKP Polman.
“Kita tidak tahu apakah dengan biaya operasional secara keseluruhan atau ada untuk biaya lainnya. Seperti pekerja itu belum kami lihat,” terang Rudi Hamzah.
Lanjutnya, pihaknya akan melihat pada pembahasan pertanggungjawaban 2021 dan semua dinas termasuk DKP akan dimintai pertanggungjawaban.
Rudi juga menilai hasilnya pengelolaan tambak tersebut dinilai tidak ideal jika menurut analisa ekonomi di bidang pertambakan. (arf/mkb/jaf)
