MAMUJU, RADARSULBAR–Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah OPD Pemprov Sulbar, Senin 4 Juli 2022.
Sidak dilakukan untuk mengetahui penyebab lambatnya realisasi APBD, tercatat 10 OPD masih dibawah 50 persen hingga Juni. Untuk itu Akmal Malik menegaskan agar 10 OPD tersebut mengebut realisasi 50 persen hingga akhir Juli 2022.
Adapun sasaran sidak, pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar yang memiliki realisasi 31 persen. Lanjut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, bermasalah pada di DAK Pendidikan, membuat realisasi hingga Juni 2022 baru di angka 23 persen.
Berikutnya di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Koperindag) Sulbar, dengan realisasi di angka 28 persen. Dinas Kehutanan Sulbar, dengan realisasi 29 persen. Meskipun begitu, dalam waktu dekat Dishut melakukan kontrak sejumlah paket.
Dinas Kesehatan Sulbar, realisasi 25,25 karenakan pihak Dinkes menunggu rekonsiliasi dari pusat untuk melakukan pencairan anggaran. Dinas Perhubungan dengan realisasi 37 Persen. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sulbar,18,33 persen.
Atas realisasi sejumlah OPD, Akmal meminta agar setiap OPD melakukan percepatan realisasi anggaran, “Akhir Juli harus 50 persen semuanya. Saya yakin kalau OPD bisa lari kencang,” ujar Akmal, usai Sidak.
Dia pun menegaskan, jika target itu tidak tercapai, konsekuensinya akan mengurangi anggaran OPD tersebut pada pada 2023 mendatang. Akmal mengharapkan setiap OPD membuat langkah strategis dalam melakukan percepatan realisasi. Caranya dengan membuat paket paket seperti pengadaan barang dan jasa dapat dituntaskan di awal tahun.
“Bulan ke II triwulan satu sudah harus selesai. Bapak harus menyusun strategi-strategi yang tepat. Saya ingin 2023 programnya jangan banyak-banyak agar lebih cepat. Dan jangan sembarangan buat rencana kalau tidak bisa realisasikan,” tegas Akmal. (jaf)
