MAMUJU, RADAR SULBAR — Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) dan atau Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hari kedua kembali digelar di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, Selasa 28 Juni.
Acara tersebut diisi oleh dua narasumber, yakni Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulsel Muhammad Agus Bustami dan Kepala Sub Bidang VI Polda Sulbar, Asrina Basri.
Kepala BP2MI Sulsel Muhammad Agus Bustami mengatakan, ada beberapa ciri-ciri tindak perdagangan orang yang perlu diwaspadai, diantaranya, menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, pemberangkatan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki badan hukum yang jelas.
“Ini bukan hanya mengancam anak-anak dan perempuan, tapi biasanya ini terjadi melibatkan satu keluarga, yakni ibu, bapak dan anak,” kata Agus usai memberikan materi.
Menurut Agus, ada sekira 367 ribu penduduk Sulbar yang saat ini menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya angka tersebut cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara kolektif dan terkoneksi dengan stakeholder terkait untuk mencegah adanya korban TPPO.
“Banyak masyarakat di Sulbar ini yang belum paham terkait TPPO ini, mereka kebanyakan tidak bisa membedakan, mana pemberangkatan yang sesuai prosedur dan mana yang ilegal,” ujar Agus.
Sementara, Kasubbid IV Polda Sulbar Asrina Basri mengungkapkan, laporan terkait TPPO di Sulbar masih sangat minim. Sementara, modus TPPO yang terjadi di masyarakat semakin beragam, bukan hanya sebatas menawarkan pekerjaan, tetapi ada pula yang menawarkan dalam bentuk beasiswa pendidikan di luar negeri.
“Saya juga tidak tahu apa alasannya sehingga laporan terkait TPPO ini sangat minim, mungkin karena faktor ekonomi, pendidikan ataupun sosial, tapi seharusnya hal seperti ini yang mesti segera dilaporkan ke kami jika ada terjadi di masyarakat,” ungkap Asrina.
Asrina menjelaskan, TPPO bukan hanya terjadi di lintas negara, melainkan juga mungkin terjadi di lintas daerah. Menurutnya, daerah Mamasa, Polman dan Pasangkayu adalah kabupaten yang sangat rawan dengan TPPO, karena merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan provinsi lain.
“Selain pintu gerbang jalur darat, perlu juga di waspadai jalur masuk dari laut dan udara, dan semua stakeholder mesti membangun kerjasama dan koordinasi yang baik untuk mencegah TPPO ini,” jelas Asrina.
Sementara, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar, Makhmuddin menyampaikan, tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut adalah, untuk menyamakan persepsi antar stakeholder terkait, dalam hal pencegahan TPPO di Sulbar. Para peserta diminta untuk berperan aktif di masyarakat, untuk memberikan edukasi terkait TPPO.
“Saya berharap, usai kegiatan ini, para peserta bisa menyampaikan pengetahuan yang didapat di kegiatan ini, kepada masyarakat sekitarnya, agar edukasi terkait TPPO ini bisa sampai ke masyarakat,” tandas Makhmuddin. (m5/)
