POLEWALI RADAR SULBAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar optimis mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 ini. Bahkan menargetkan meraih kategori Madya. Sebelumnya di Tahun 2021 lalu, Pemkab Polman telah meraih penghargaan KLA Tingkat Pratama, dan mengharapkan adanya peningkatan pada tahun ini.
Ketua tim gugus tugas KLA Polman, Andi Himawan Jasin mengatakan setelah mengikuti verifikasi lapangan hybrid (VLH) evaluasi KLA 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Selasa 21 Juni lalu, pihaknya sangat optimis kembali meraih predikat KLA.
Ia optimis karena adanya komitmen penuh dari semua anggota gugus tugas KLA mempertahankan predikat yang diraih tahun lalu. Semua OPD dan pihak lain telah memberikan penjelasan dan data yang diminta oleh tim verifikasi Kementerian PPPA dalam kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut.
“Meskipun ada beberapa data pendukung yang perlu dilakukan penyempurnaan dalam pemenuhan KLA. Termasuk sudah mencatat semua rekomendasi yang disampaikan tim evaluasi Kementerian PPPA untuk segera diupload ulang dalam aplikasi sehingga target meraih KLA dapat terwujud,” tambah Himawan.
Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Polman, Ahmad Kilang juga sangat optimis kembali meraih predikat KLA. Bahkan menargetkan naik kelas meraih KLA Madya 2022 walaupun ada data pendukung yang masih perlu dilengkapi.
“Dalam VHL ini, tim verifikasi Kementerian PPPA memberikan sejumlah rekomendasi. Pihaknya menargetkan menuntaskan rekomendasi tersebut karena hanya beberapa data pendukung saja yang perlu dilengkapi,” tandasnya.
Sementara Wakil Bupati Majene, M Natsir Rahmat mengaku pemkab terus berkomitmen mewujudkan daerahnya sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Yakni daerah yang aman, nyaman, sehat dan ramah bagi tumbuh kembang anak.
Natsir menambahkan Polman telah merancang berbagai program untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak, termasuk telah mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang sementara berproses di DPRD Polman.
“Kami juga menyiapkan dukungan anggaran dengan nilai yang terus meningkat setiap tahun. Ini semata-mata untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak di Polman,” tandas Natsir Rahmat. (mkb/jaf)
