MAMUJU, RADARSULBAR – Rencana Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan perampingan OPD mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim. Menurut politisi PDIP tersebut, program perampingan OPD bisa membuat kinerja Pemprov Sulbar lebih maksimal.
“Intinya kami mendukung rencana perampingan jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) lingkup Pemprov Sulbar. Ini agar kinerja OPD bisa semakin digenjot,” kata Halim, Minggu 19 Juni 2022.
Menurut Halim perampingan OPD akan sejalan dengan program Pemprov Sulbar melakukan efesiensi dan percepatan pembangunan daerah. Sebab selama ini jumlah OPD yang terlalu gemuk membuat kinerja pemprov kurang terkontrol.
“Semoga rencana perampingan ini bisa terealisasi. Agar Pemprov Sulbar bisa segera mengejar target pembangunan,” imbuh Halim.
Meski memberikan dukungan penuh, Halim tetap berpesan kepada Penjabat Gubernur Sulbar agar melakukan kajian yang matang dalam pelaksanaan perampingan OPD. Selain itu, penjabat gubernur juga diminta melakukan komunikasi humanis dengan para pejabat di provinsi ke-33 ini.
“Tetap harus dikaji secara komprehensif agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru, juga harus dilakukan tes agar penempatan pimpinan OPD sesuai keahlianya. Ajak semua pihak yang memiliki kapasitas untuk merumuskan program ini,” tandas Halim.
Untuk diketahui, Pj Gubernur Akmal Malik sementara menyusun rencana resizing atau perampingan jumlah OPD lingkup Pemprov Sulbar. Perampingan OPD dilakukan agar kerja pemerintah lebih cepat dan efektif.
Akmal Malik menuturkan, ada beberapa kondisi yang menjadi alasan dilakukannya perampingan jumlah OPD. Seperti hasil penilaian kinerja terhadap OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana, hingga tinjauan terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah.
“Berkaca pada Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal hampir sama dengan Sulbar, tapi hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan. Sementara, Sulbar saat ini memiliki 36 OPD. Jumlah ini terlalu gemuk,” kata Akmal Malik, Minggu 19 Juni 2022.
Selain itu, berdasarkan hasil sementara evaluasi yang telah dilakukan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal menyebutkan dari beberapa indikator penilaian menunjukkan kinerja perangkat daerah beberapa masih jauh dari yang diharapkan.
“Penilaian sementara Kemendagri terhadap OPD lingkup Pemprov Sulbar, masih ada 16 OPD dengan nilai di bawah rata-rata. Artinya, secara umum kinerja OPD Provinsi Sulbar masih jauh dari kinerja yang diharapkan,” terang Akmal.
Penilaian yang dilakukan tim Kemendagri terhadap kinerja OPD di Sulbar indikatornya meliputi hal-hal seperti realisasi pelaksanaan anggaran, realisasi program, capaian kontrak kinerja OPD hingga profesionalisme ASN.
Di sisi lain, terkait dengan kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana teknis pemerintahan, Pj Gubernur Akmal Malik mengakui juga menerima banyak masukan dari DPRD Sulbar terhadap kinerja beberapa OPD, berdasarkan ikhtisar fungsi pengawasan DPRD. (*)
