MAMUJU, RADAR SULBAR–Lambatnya realisasi anggaran di lingkup Pemprov Sulbar membuat PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik geram. Mengapa tidak pada Triwulan II ini realisasi APBD Sulbar masih dibawah 50 persen.
Tercatat beberapa OPD yang menjadi penyumbang realisasi rendah, ia melihat hampir semua OPD menghadapi persoalan yang serupa, yakni lemahnya pada perencanaan, menyebabkan penarikan anggaran kerap menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
“Tidak cermat melakukan penarikan anggaran dan berjalan dengan perencanaan masing-masing,” tegas Akmal, saat melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah, di Rujab Wagub (Kantor Sementara Gubernur Sulbar), Jumat (10-09-2022).
Sebab itu, Akmal akan membentuk Tim Percepatan Realisasi Anggaran dengan mendatangkan Tim SIPD, serta memaksimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulbar bersama Staf Ahli Pemprov Sulbar.
Melalui tim itu, Akmal berharap dilakukan pembinaan terhadap OPD. “Membimbing OPD melihat apa persoalan dalam pertanggungjawaban dan bagaimana mempertanggungjawabkan dengan cepat,” ungkapnya.
Berlangsungnya Rapat Evaluasi, setiap OPD memaparkan kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran. Salah satunya terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kemendagri dan (Financial Management Information System (FMIS) dari Kementerian Keuangan.
Mengenai hal itu Akmal akan menyurat ke pusat terkait dua aplikasi yang dianggap menjadi hambatan bagi Pemda. (**)
