JAKARTA, RADARSULBAR – Keberangkatan jama’ah haji ke Tanah Suci kurang lebih tinggal 4 hari lagi.
Ternyata, masih ada kekurangan dana sebesar Rp 1,5 Triliun. Untuk menutup kurangnya anggaran, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengajukan anggaran tambahan.
Nilai yang diajukan sebesar Rp 1,5 triliun. Pengajuan ini membuat Komisi VIII DPR RI terkejut. Sebab, pelaksanaan ibadah haji tinggal beberapa haji lagi.
Gus Yaqut menjelaskan alasan kementeriannya mengajukan tambahan dana haji tersebut.
Gus Yaqut menerangkan komponen terbesar yang membuat Kemenag mengajukan dana haji tambahan adalah untuk biaya masyair.
Angkanya disebut Gus Yaqut menapai Rp 1,4 triliun.
Masyair adalah layanan saat puncak ibadah haji yang dimulai pada 9 Juli di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).
Menurut Gus Yaqut, dana itu adalah biaya tambahan dari Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji kepada semua negara yang mengirimkan jamaahnya.
“Biaya masyair ini biaya prosesi ibadah haji di Arafah, Mina, Muzdalifah kurang lebih 4 hari. Kalau dirupiahkan ini Rp 20 juta per jamaah,” jelas Gus Yaqut di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin 30 Mei 2022.
Biaya tambahan tersebut ditetapkan dalam sistem paket yang tidak bisa dinegosiasikan.
Di antara rinciannya, pemerintah Saudi menetapkan ada biaya untuk tenda. Padahal, lanjut Gus Yaqut, tenda termasuk yang sudah dibayar.
Kemudian biaya akomodasi. Lalu ada biaya pembimbing dari Saudi.
“Padahal Indonesia sudah punya pembimbing haji sendiri. Untuk di tenda memang kemahalan dalam logika kita. Kenapa kita harus bayar hotel, konsumsi dan sebagainya,” terang Gus Yaqut.
Biaya masyair, lanjutnya, di luar kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani.
“Jadi kontrak hotel, akomodasi, konsumsi, dan seterusnya, terpisah dari masyair, tidak ada itu,” jelasnya.
Gus Yaqut menyebut tidak hanya Indonesia. Negara lain juga dikenakan biaya tambahan untuk masyair.
“Tidak ada perdebatan, hanya disampaikan kepada kita bahwa dengan negosiasi masyair kita hanya buang-buang waktu. Karena itu yang harus di bayarkan. Bukan hanya jamaah dari Indonesia, tapi seluruh dunia harus bayar segitu,” tuturnya.
Selain masyair, komponen lain yang membuat dana haji kurang adalah Bandara Juanda Surabaya yang belum siap untuk memberangkatkan jamaah haji.
Sehingga jamaah harus diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Terkait hal itu, Kemenag mengajukan anggaran Rp 25 miliar.
Usai mendengar penjelasan Gus Yqut, Komisi VIII sepakat menggelar rapat lanjutan lebih teknis untuk mengurai komponen dan menyiasati agar tidak menghambat pelaksanaan ibadah haji. (fin)
