Jumlah Penduduk Mamuju Meningkat Tajam

  • Bagikan
ANTRE. Sejumlah masyarakat Mamuju sedang menunggu antrean, di loket kantor Disdukcapil Mamuju, beberapa waktu lalu. --rezki amaliah/radarsulbar--

MAMUJU, RADARSULBAR — Jumlah penduduk di Mamuju mengalami peningkatan cukup derastis dari tahun 2020 ke 2021.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar menunjukkan peningkatan penduduk di Mamuju sangat signifikan. Dalam satu tahun (2020 ke 2021) peningkatan penduduk mencapai 1,48 persen atau 3.090 jiwa.

Jika dirata-ratakan maka angka pertambahan penduduk di Mamuju setiap bulam sepanjang tahun 2020 ke 2021 sekira 257 jiwa. Angka yang cukup fantastik untuk daerah yang berpenduduk di bawah 300 ribu jiwa.

Dalam buku Mamuju dalam angka tercatat bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Mamuju sebesar 278.764 jiwa. Tahun 2021 menjadi 281.854 Jiwa di 2021. Penduduk laki-laki berjumlah 144.609 jiwa dan penduduk perempuan 137.246 jiwa.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mamuju, Agung Pattola, setiap tahun jumlah penduduk di Mamuju meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya angka kelahiran dan perpindahan penduduk.

“Setiap tahunnya meningkat tiga sampai empat persen,” kata Agung, akhir pekan kemarin.

Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Mamuju, dr. Hajra As’ad mengatakan, ada tiga indikator yang mempengaruhi jumlah penduduk yakni angka kelahiran, imigrasi atau perpindahan penduduk dan kematian.

“Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah bisa memberikan dampak positif dan negatif. Jika penduduk yang bertambah itu produktif, maka dampaknya positif terhadap kemajuan daerah,” kata dr. Hajra saat dikonfirmasi, Jumat 27 Mei.

Menurut dia, Mamuju adalah Ibu Kota Sulbar yang sedang berkembang sebagai pusat perekonomian, sehingga peningkatan penduduk akan berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sisi negatifnya, penambahan jumlah penduduk bisa menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti pengangguran.

“Jika di usia tidak produktif maka dapat menambah beban daerah dan masalah sosial lainnya,” papar Hajra.

Untuk pengendalian penduduk, DPPKB masih mengandalan program Keluarga Berencana (KB). Meskipun program tersebut tidak bisa dipaksakan di masyarakat.

“Program KB tidak memaksa masyarakat, tapi kami selalu mengupayakan penyuluhan agar masyarakat paham tujuan dari program KB,” jelas Hajra. (rzk/jsm)

  • Bagikan

Exit mobile version