SEJAK konflik antara Rusia-Ukraina pecah pada akhir Februari lalu, YouTube mengaku telah menghapus lebih dari 70 ribu video hingga saat ini. Perusahaan mengatakan mereka telah menghapus banyak video karena melanggar kebijakan utama termasuk konten berisi kekerasan dan hoaks.
YouTube tidak merinci tindakan penegakan tersebut tetapi mencatat mereka menangguhkan sekitar 9.000 saluran dalam penyisiran, termasuk satu yang terkait dengan jurnalis pro-Kremlin Vladimir Solovyov. Beberapa video yang diturunkan YouTube melanggar disebut pedoman perusahaan dengan menyebut invasi sebagai misi pembebasan.
Dikutip dari Engadget, YouTube mengatakan kepada The Guardian bahwa mereka telah menghapus banyak video karena melanggar kebijakan utama tentang peristiwa kekerasan yang melarang kreator menyangkal atau meremehkan peristiwa perang ini.
“Kami memiliki kebijakan peristiwa kekerasan besar dan itu berlaku untuk hal-hal seperti penolakan peristiwa kekerasan besar: mulai dari Holocaust hingga Sandy Hook. Dan tentu saja, apa yang terjadi di Ukraina adalah peristiwa kekerasan besar,” kata Neal Mohan, Chief Product Officer YouTube.
“Jadi kami menggunakan kebijakan itu untuk mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.” lanjut Mohan.
Sebagian akibat dari tindakan tersebut, YouTube telah melihat peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang di Ukraina, Polandia, dan Rusia yang mengonsumsi konten ‘otoritatif’ dalam konflik tersebut.
Di Ukraina, misalnya konten berita tentang invasi telah ditonton lebih dari 40 juta kali. “Tanggung jawab pertama dan mungkin yang paling penting adalah memastikan bahwa orang yang mencari informasi tentang acara ini dapat memperoleh informasi yang akurat, berkualitas tinggi, dan kredibel di YouTube,” imbuh Mohan kepada The Guardian.
Langkah ini menggarisbawahi peran penting layanan seperti YouTube dalam mencegah penyebaran informasi yang salah secara online. Di Rusia saja, YouTube memiliki lebih dari 90 juta pengguna, menjadikannya platform berbagi video tunggal terbesar di negara itu. (jpg)
