MAMUJU, RADARSULBAR — Sejak beroperasi, Bandara Tampa Padang di Kecamatan Kalukku Mamuju melayani penerbangan rute Mamuju-Makassar dan Mamuju-Balikpapan. Belum ada pelayanan penerbangan rute Mamuju-Jakarta.
Padahal, rute panjang Mamuju-Jakarta sangat dibutuhkan di bandara kebanggaan warga provinsi ini. Sebab, selain menghemat waktu juga dapat menghemat biaya perjalanan. Selain itu, tentu akan lebih menarik kunjungan para investor ke daerah ini.
Dengan alasan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik menginginkan adanya penerbangan langsung dari Mamuju ke Jakarta dan sebaliknya. Tidak lagi transit di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.
Penerbangan langsung dari dan ke Jakarta bisa menjadi satu kemajuan provinsi ini. Selain memangkas waktu tempuh, penerbangan langsung diyakini dapat mengundang para investor masuk ke Sulbar.
Jumat 20 Mei, Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengaku, telah bersurat kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya sudah bersurat. Kita meminta agar dibuka penerbangan langsung rute Jakarta-Mamuju. Begitu juga sebaliknya, tanpa harus transit. Ini surat pertama yang saya tanda tangan, mohon doanya,” sebut Akmal.
Sejak mendarat di Mamuju, Rabu 18 Mei 2022, lalu, Akmal memang terus menggembar-gemborkan perihal penerbangan langsung tersebut. Ia mengaku, ibukota provinsi sudah seharusnya langsung terhubung dengan Jakarta.
Dengan begitu, kata dia, Sulbar bisa semakin maju dan berkembang. Hal itu juga mampu mendorong investor masuk ke Sulbar.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulbar, Maddereski Salatin mengklaim Bandara Tampa Padang sangat siap digunakan dalam penerbangan Mamuju-Jakarta dan sebaliknya.
Ia mengaku, pada prinsipnya peluang tersebut sudah ada sebelum gempa bumi melanda Sulbar, Januari 2021, silam. Saat itu, Pemprov Sulbar telah bersurat ke maskapai Citilink untuk rute Jakarta-Mamuju dan sebaliknya.
“Terkait persoalan lahan warga di sekitar bandara, insya Allah mudah-mudahan tidak akan jadi masalah,” tandasnya.
Dengan rencana ini, sebagian kalangan mengingatkan agar Akmal tidak hanya menuruti kemauannya saja, dan mengabaikan persoalan warga di sekitaran Bandara Tampa Padang. Terutama persoalan ganti rugi lahan yang tak kunjung ada titik temu.
“Masih banyak itu (lahan yang belum dibayar). Lokasinya saya punya mertua itu masih ada setengah hektar di sana belum terbayarkan sejak pembebasan sampai sekarang,” kata tokoh masyarakat Tampa Padang, Muhlis Punggaha, Minggu 22 Mei.
Muhlis mengaku, Pemprov Sulbar hanya terus-terusan berjanji pada pemilik lahan. Namun, tidak kunjung dibayarkan. Termasuk lahan di jalan masuk ke terminal baru Bandara Tampa Padang belum dibayarkan. Sehingga jalan masuk ke terminal belum tembus.
“Seharusnya Pj Gubernur Sulbar bicara dulu sama warga di sekitaran bandara. Kalau bisa dialog, supaya gubernur baru jangan hanya dengar dari perangkat-perangkatnya. Harus dengar keluhan langsung dari warganya,” tutur Muhlis.
Menurutnya, dialog itu penting agar tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dari persoalan lahan di sekitaran bandara. “Kita takut perangkatnya bilang iya, padahal tidak. Ini yang harus kita wanti-wanti. Biasanya begitu sama pimpinan,” sebutnya. (ajs/dir)
