MAMUJU, RADARSULBAR — Belum juga sempat menggelar rapat internal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik, langsung dihujani sejumlah tuntutan dalam dua unjuk rasa berbeda.
Berbagai tuntutan dilayangkan mahasiswa yang tergabung dalam dua aksi berbeda, yakni dari Forum Masyarakat Kalumpang Raya dan Aliansi Mahasiswa Sulbar Bergerak, di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 19 Mei 2022.
Forum Masyarakat Kalumpang Raya menuntut agar Akmal Malik mencabut izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kamassi oleh PT. DND Hydro Ecopower di Kecamatan Kalumpang, Mamuju.
Mega proyek tersebut dinilai bakal merusak keberlangsungan berbagai ekosistem serta flora dan fauna. Termasuk juga bakal merusak situs dan cagar budaya dan peradaban di Kalumpang.
“Pembangunan PLTA Kamassi sangat menciderai harga diri masyarakat Kalumpang yang sudah dilakoni sejak zaman neolitikum. Sampai sekarang, Kalumpang merupakan sebuah suku yang mulai dikenal dunia sebagai kawasan kebudayaan, baik nasional maupun di internasional,” kata Korlap aksi, Aco Riswan, Kamis 19 Mei 2022.
Gelombang penolakan pembangunan PLTA tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak dua tahun belakangan. Protes pun terus dilayangkan warga Kalumpang. Namun, Pemprov Sulbar sejauh ini belum bersikap apa-apa.
Menurut Aco, pembangunan PLTA akan menghilangkan kawasan situs purbakala Sipakko dan Kamassi yang dinyatakan satu-satunya kawasan hunian penutur bahasa austronesia tertua. “Situs benda-benda purbakala yang tertua dan terlengkap seperti guci tua, artefak, serta tembikar,” sebut Aco.
Ia mengaku, jika Pemprov Sulbar tidak bersikap tegas, maka warga Kalumpang akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga tuntutannya benar-benar dikabulkan.
Berbeda, Aliansi Mahasiswa Sulbar Bergerak meminta Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menuntaskan persoalan pelayanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan reformasi birokrasi.
Mahasiswa merasa apa yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa. Alih-alih mendapat prestasi memuaskan, mereka menganggap Sulbar justru dibawa ke ambang kehancuran.
“Kehadiran Pj gubernur kita ini akan bekerja keras melanjutkan PR yang ditinggalkan pemerintahan ABM-Enny. Jika kami diminta bekerja sama, maka kami siap, karena kami selalu hadir untuk mengkritik,” tegas Ketua HMI Cabang Manakarra Ansar.
Dalam aksi itu juga, Ketua PMII Cabang Mamuju, Syamsuddin meminta penyidik mengaudit harta kekayaan Gubernur Sulbar Periode 2017-2022 Ali Baal Masdar (ABM) yang melonjak selama menjabat.
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyebutkan, berbagai tuntutan itu perlu dipelajarinya dulu. Ia mesti membahas hal tersebut dengan OPD terkait.
Setiap permasalahan mesti dilihat secara komprehensif. Tentu dengan melihat data-data. Apalagi dirinya belum juga melakukan koordinasi dengan semua jajarannya.
“Saya belum bisa mengatakan apa pun saat ini. Saya bicarakan dulu dengan dinas terkait. Kita juga harus berbasis data,” tutur Akmal.
Akmal optimis dapat menyelesaikan tugasnya dan mewujudkan strategi-strategi sebagai upaya dalam memperbaiki persoalan di Sulbar. (ajs/dir)
