MAMUJU, RADARSULBAR — Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Almak Malik mengklaim tidak bakal terlibat dalam permainan politik praktis.
Target utama yang ingin dituntaskan berkutat pada reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan dan sinkronisasi data. Hal itu lantaran Akmal menaruh perhatian serius terhadap provinsi ke-33 Indonesia ini.
Saking seriusnya, Akmal Malik sampai membawa tim kerjanya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mulai tim perencanaan, laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.
Perhatian serius itu tidak lepas dari sepak terjang Pemprov Sulbar yang dinilai minim gebrakan. Utamanya dalam tata kelola pemerintahan. Semua catatan buruk tersebut terekam betul di kepala Akmal sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri.
“Saya di Dirjen Otda. Saya minta datanya Sulbar, datanya bagus-bagus, cuman ada persoalan yang mesti dibenahi,” kata Akmal, saat berada di Rumah Aspirasi Rakyat, Kompleks Gedung DPRD Sulbar, Rabu 18 Mei 2022.
Agar lebih mudah mengatasi setiap permasalahan, Akmal langsung bersilaturahmi dan membangun koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar. Menurut Akmal, koordinasi dan sinergitas sangat penting dilakukan dalam pembangunan suatu daerah. Baginya, sangat mustahil daerah bisa maju ketika pemerintahan menutup pintu sinergi.
“Saya senang ke DPRD dulu karena DPRD yang akan mengingatkan kami kalau ada salah. Fungsi pengawasan melekat di DPRD. Makanya DPRD sangat penting sekali. keberhasilan kita tergantung DPRD,” ujarnya.
Meski begitu, Akmal mengaku, tahu betul bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Perbedaan persepsi selalu hadir dan menjadi dinamika tersendiri. Akmal juga menyebut, salah satu alasan mengapa dua lembaga ini kerap berbeda karena persoalan data. Tidak ada data yang benar-benar presisi. Misal data kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
“Mumpung saya jadi Pj, saya ingin mencoba menggandeng DPRD untuk menyelesaikan persoalan internal DPRD. Kita harus punya frekuensi yang sama. Perbedaan keyakinan membuat kepala daerah dan DPRD kurang harmonis,” tuturnya.
Ia mengaku, data yang presisi dapat menjadi rujukan suatu kebijakan pemerintah. Itulah yang selama ini tidak dimiliki Pemprov Sulbar. “Data BPS itu data umum. Tapi kalau kita mau buat kebijakan, datanya harus presisi. Contoh, di Sulbar kemiskinan 11 persen, tapi kita tidak tahu di mana saja titik koordinatnya,” bebernya.
Menurutnya, tugas utamanya yakni memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, tidak terlibat korupsi dan bangun sinergi dengan semua pihak.
“Sudah banyak kebijakan bagus yang akan dilanjutkan. Jika ada yang belum, kita akan perbaiki,” terang Akmal.
Tidak hanya ke DPRD Sulbar, Akmal juga bertandang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar. Akmal kemudian bertemu dengan Kajati Sulbar, Didik Istiyanta. Keduanya membahas bagaimana sinergitas antara Kejati dan Pemprov Sulbar bisa terus ditingkatkan. Utamanya dalam pencegahan hukum.
“Upaya-upaya penegakan hukum berjalan dengan baik dan aspek pencegahan lebih diutamakan. Kita bakal mendukung setiap program pembangunan di Sulbar, khususnya dalam penegakan hukum,” sebut Didik.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim menerangkan, apa yang disampaikan Pj gubernur merupakan awal yang baik. “Banyak hal yang disampaikan anggota DPRD tadi. Baik itu terkait persoalan penataan birokrasi dan sebagainya,” tuturnya.
Menurutnya, penataan birokrasi sangat penting agar setiap pimpinan OPD ditempatkan harus dilatarbelakangi kemampuan yang mumpuni. Sehingga kepala OPD ini mampu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Wakil Ketua Komisi IV, DPRD Sulbar, Muhammad Hatta Kainang menerangkan, jika Pj Gubernur Sulbar punya mimpi membangun database yang kuat, tentu harus dibarengi dengan perbaikan kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika tidak, sama saja omong kosong. “Biar jurus apa, kalau pemain-pemainnya tidak memiliki jurus, yah tidak bisa. Jadi intinya, jika gubernur punya mimpi maka perlu membenahi internal OPD,” sebut politisi NasDem, itu.
Hatta meminta, Akmal seharusnya membenahi tata kelola pemerintahannya dulu sebelum melangkah ke gebrakan baru. Dalam survei integritas KPK, Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemprov Sulbar sangat anjlok. Praktik nepotisme sangat tinggi.
Ia menerangkan, ada 58 persen orang bekerja di Pemprov Sulbar karena kedekatan dengan pimpinan, 57 persen bekerja karena faktor keluarga dan 40 persen karena almamaternya sama.
“Saya berharap, Pj gubernur datang ke Sulbar tidak ada kepentingan spesifik tapi murni membangkitkan Sulbar,” harap Hatta.
Ketua Komisi II, DPRD Sulbar, Sudirman juga ikut menyuarakan isi hati warga Mamasa. Sudirman menceritakan, sejumlah wilayah di Mamasa, masih terisolir lantaran akses jalan yang tak kunjung diperbaiki. “Bahkan sampai saat ini, ada yang tidak dapat dilintasi roda empat,” tandasnya.
Perhatian Khusus Pj Gubernur Sulbar
- Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
- Pembangunan Infrastruktur
- Reformasi Birokrasi
- Sinkronisasi Data
- Perkuat SDM
- Tingkatkan Sinergitas dan Koordinasi Kepada Semua Pihak
(ajs/dir)
