MAMUJU, RADARSULBAR — Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) saat ini sedang mendorong gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) turut mendukung dengan meluncurkan program Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, dan menjadikan tema “Literasi Untuk Kesejahteraan” sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional pembangunan manusia.
Salah satu upaya penting adalah mengubah paradigma perpustakaan dari gudang buku menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi.
Demi mendukung tercapainya program tersebut, Perpusnas mengadakan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Layanan Perpustakaan kepada 96 desa, 168 kabupaten di 34 provinsi, termasuk Sulbar.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar, Darmawati memberikan apresiasi kepada Perpusnas karena telah menyelenggarakan program tersebut, untuk peningkatan kemampuan pustakawan yang ada di Sulbar.
“Kami dari Pemprov Sulbar merasa sangat terbantu, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun bantuan secara langsung atau tidak langsung,” kata Darmawati usai membuka Bimtek, di Hotel Grand Maleo Mamuju, Rabu 18 Mei 2022.
Darmawati mengungkapkan, saat ini transformasi digital bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan di perpustakaan. Selain itu, membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder juga bagian dari upaya membangun perpustakaan yang representatif.
“Wadah, sarana dan prasarana sudah ada, tinggal bagaimana itu dikembangkan, caranya dengan membangun kemitraan yang baik,” ujar Darmawati.
Ia berharap, dengan pelaksanaan bimtek, ada kemajuan dari para peserta, terutama dalam melakukan inovasi untuk pengembangan perpustakaan. Menurutnya, pentingnya melakukan tindaklanjut usai mengikuti kegiatan tersebut.
Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando dalam arahan pembukaan menyampaikan, dalam memberikan layanan kepada pemustaka, pemerintah dalam hal ini perpustakaan wajib menyesuaikan dengan kemajuan TIK yang terjadi saat ini.
“Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan pelibatan masyarakat, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Kepala Perpusnas.
Ia menjelaskan, bimtek bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola perpustakaan umum di daerah, tentang strategi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial dengan memberdayakan teknologi informasi.
“Materi bimtek mencakup penguatan literasi untuk membangun masyarakat melalui transformasi perpustakaan, literasi digital, strategi pelibatan masyarakat, strategi peningkatan layanan informasi, strategi advokasi perpustakaan, literasi data dan penyusunan rencana kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam situasi kenormalan baru,” papar Syarif.
Dengan pembekalan yang diberikan, ia berharap, kegiatan tersebut dapat membantu meningkatkan SDM pengelola perpustakaan. Sehingga mendorong tercapainya tujuan Program Transfomasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkontribusi dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat untuk Indonesia maju. (m5/sol)
