PENUNDAAN Pemilu 2024 yang diwacanakan beberapa elit politik, menjadi polemik sejak pertama mengemuka.
Oleh: M Danial
Muncul lagi wacana mengusulkan presiden tiga periode. Perdebatan pro dan kontra makin hangat, termasuk di kalangan bawah. Soal minyak goreng belum juga teratasi, dan biaya jumbo pembiayaan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Belum reda, muncul lagi kebijakan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Publik kecewa, bahkan geram terhadap wacana yang hanya akan menguntungkan oligarki, menabrak konstitusi dan kebijakan pemerintah yang makin membebani rakyat. Aksi unjuk rasa yang marak belakangan, merupakan gambaran kegeraman publik terhadap kondisi yang sedang tidak baik-baik saja.
Unjuk rasa besar-besaran bukan hal baru di Indonesia. Aksi yang dimotori para mahasiswa, bergerak bersama para aktivis, pemuda dan berbagai elemen masyarakat. Merupakan bagian dari gerakan mahasiswa yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Unjuk rasa atau demonstrasi makin marak selama masa reformasi, setelah berakhirnya rezim orde baru.
Dikutip dari beberapa sumber, tahun 1965-1966 gerakan mahasiswa berperan penting di Indonesia. Dikenal dengan sebutan Angkatan 66, mengangkat isu soal komunis yang dianggap membahayakan negara.
Gerakan mahasiswa kala itu, berhasil mengkonsolidasi kepercayaan rakyat untuk menentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu, mendesak pemerintah meninjau kembali kebijakan bidang ekonomi yang berdampak buruk bagi rakyat. Unjuk rasa mengajukan tiga tuntutan. Dikenal dengan sebutan Tritura (tiga tuntutan rakyat): bubarkan PKI, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga barang.
Januari 1970, unjuk rasa mahasiswa melancarkan koreksi terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Memprotes kenaikan harga BBM, dan menentang praktik korupsi. Gerakan mahasiswa kembali terjadi pada tahun 1972, menentang isu kenaikan harga beras. Selanjutnya pada 1973, aksi unjuk rasa makin masif soal korupsi, dan menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia, kala itu. Terjadi kerusuhan sosial yang memuncak pada 15 Januari 1974. Dikenal dengan Peristiwa Malari (malapetaka Januari).
Menjelang Pemilu 1977, mahasiswa menggelar aksi memprotes praktik penyimpangan yang dilakukan pemerintah di bidang politik. Mulai soal kampanye sampai pelaksanaan Pemilu. Aksi mahasiswa mengkritik juga strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional.
