BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Presiden mengakui kontestasi politik menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024 memang menghangat.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontestan politik.
“Itu biasa, tetapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu 10 April 2022.
Kepala Negara juga meminta agar tidak ada isu-isu politik yang tidak baik, terutama politik identitas yang mengedepankan isu SARA.
“Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Pada rapat itu Jokowi juga menyinggung tentang anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024.
“Kemarin sudah disampaikan kepada saya, diperkirakan anggaran sebesar Rp 110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu,” beber Presiden.
Dia memerinci anggaran itu terdiri dari kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 33,8 triliun.
“Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” ucapnya.
Sesuai jadwal, pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota bakal digelar 14 Februari 2024.
Sementara itu, pilkada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024.
Dalam forum itu juga dibahas persiapan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi sehingga totalnya ada 101 daerah.
“Saya minta seleksi figur-figur penjabat (kepala) daerah betul-betul dilakukan dengan baik,” kata Presiden Jokowi.
Rapat terbatas itu digelar Presiden Jokowi sehari menjelang aksi demo 11 April yang akan dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin besok.
Kegiatan itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Melalui aksi itu, mahasiswa mendesak Presiden Jokowi memberi pernyataan secara terbuka dan tegas untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. (ant/fat/jpnn)
