JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak tegas rencana Pemerintah yang ingin urun dana dari masyarakat untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru bicara PKS, Muhammad Kholid menyebut rencana itu menandakan pemerintah kembali ingkar janji dalam membangun IKN Nusantara.
Dia mengungkapkan, Pemerintah sempat melontarkan pernyataan bahwa pembangunan IKN tidak akan membebani APBN, tapi faktanya menggunakannya.
“Pemerintah sudah menyalahi janjinya untuk kedua kalinya. Pertama, Pemerintah bilang IKN dijanjikan tidak akan bebani APBN. Faktanya bebani APBN dan harus diingat, APBN itu asalnya dari pajak rakyat,” kata Kholid, Senin 28 Maret 2022.
Penyelenggaraan Pemilu Meloncat Budaya
Kholid menyampaikan, rencana Pemerintah yang meminta dana dari masyarakat, untuk pembangunan IKN sangat membebani masyarakat.
“Jadi secara tidak langsung rakyat yang dibebani. Kedua, kalau sekarang metodenya patungan dari rakyat. Maka rakyat lagi yang kena. Rakyat lagi yang dibebani,” sesal Kholid.
Oleh karena itu, Kholid meminta Pemerintah untuk lebih intensif menarik investor dalam membangun IKN tersebut. Sehingga pengerjaannya tak membebani masyarakat.
“Pemerintah harusnya bisa menarik investasi yang sudah dijanjikan. Mana investasi besar yang katanya siap akan bantu pembangunan ibu kota? Itu harus dibuktikan,” tegas Kholid.
Sebagaimana diketahui, dalam UU IKN, APBN hanya mampu memberi Rp 20 triliun dari total anggaran senilai Rp 466 triliun. Akibatnya, selain melibatkan para investor, maka pemerintah juga merancang skema urun dana untuk membangun IKN.
Bahkan Presiden Jokowi meminta Otorita Ibu Kota Negara (IKN) untuk fleksibel dan lincah mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada.
Disayangkan, Softbank sebagai investor yang diklaim pemerintah menjanjikan investasi Rp 1.000 triliun menyatakan mundur sebelum ada komitmen di atas kertas. (jpg)
