MAMUJU – DPRD Sulbar terlibat langsung dalam mengeksekusi polemik pembangunan Bendungan Salulebo, Mamuju Tengah.
DPRD Sulbar telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dengan melibatkan unsur terkait dalam memediasi antara kepentingan negara dalam menyukseskan pembangunan proyek tersebut dengan tetap mengakomodir aspirasi masyarakat setempat. Itu dilakukan agar negara maupun masyarakat sama-sama untung.
Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menjelaskan, proyek bendungan tersebut harus jelas dari sisi perencanaan dengan begitu tidak ada keraguan dari masyarakat. Hal itu diutarakan lantaran belajar dari proyek bendungan sebelumnya, Bendungan di Tommo dan Kecamatan Kalukku. Dinilai gagal dan justru merugikan masyarakat. Bahkan sekedar menghabiskan uang negara.
“Di Tommo tidak ada Samapi sekarang, dan di Kalukku justru menyebabkan di daerah sekitar terjadi banjir, ini akibat dari perencanaan yang tidak matang,” tegas Suraidah, Selasa 22 Maret.
Terkait keluhan masyarakat, menurutnya perlu ada komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. Dengan begitu nilai yang menjadi kesepakatan dalam pembayaran lahan dapat berterima.
“Upayakan komunikasi baik dengan masyarakat, dengan begitu masyaraakt menerima dengan baik,” ungkapnya. (imr)
