BKKBN Sosialisasikan RAN PASTI di Sulbar, Diharap Semua Pihak Peduli Dengan Stunting

  • Bagikan

Menurut Tavip Agus Riyanto, persoalan sanitasi, ketersediaan air bersih dan masalah jamban di suatu lingkungan menjadi kunci pencegahan lahirnya bayi-bayi stunting. BKKBN sangat fokus dengan persoalan tersebut sehingga mengajak kepedulian semua kalangan di Sulawesi Barat untuk memberi perhatian penuh terhadap masalah ini.

Para kepala daerah yang hadir di Sosialisasi RAN PASTI di Sulbar memastikan arahan dari BKKBN untuk percepatan penurunan stunting segera dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Sinergitas antara BKKBN dengan pemerintah daerah di Sulawesi Barat menjadi lebih solid dengan acara sosialisasi ini.

“Sejak awal menjabat Bupati Mamuju, saya selalu mengedepankan program-program kesehatan ibu dan anak serta pemberdayaan perempuan termasuk masalah keluarga kurang gizi. Penurunan stunting di Mamuju menjadi fokus perhatian saya selaku kepala daerah dan saya menargetkan untuk turun lagi di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Semoga harapan Presiden Jokowi untuk target nasional di 2024 angka stunting 14 persen mendapat kontribusi dari Mamuju. Yang jelas  kewajiban  pre konsepsi bagi pasangan calon pengantin di Mamuju akan saya terapkan agar bisa mencegah lahirnya bayi-bayi stunting di Mamuju,”ungkap Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi.

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MENJADI INDIKATOR KEMAJUAN DAERAH

Dalam Sosialisasi RAN PASTI ini juga dibahas mengenai pemantuan, pelaporan serta evaluasi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, skenario “pendanaan” stunting di daerah juga termasuk yang disosialisasikan. Indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya  dan menghelat kemajuan pembangunan daerah.

Dalam Sosialisasi RAN PASTI ini menghadirkan para pembicara dari BKKBN  serta para Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Kesehatan. (rls)

  • Bagikan

Exit mobile version