MAMASA – Peserta BPJS KesehatanPenerima Bantuan Iuran (PBI) Pemprov Sulbar dihentikan sejak tahun 2021 lalu. Kondisi ini membuat kepesertaan 7.116 orang penerima PBI di Kabupaten Mamasa dinonaktifkan. Sehingga warga yang ingin layanan kesehatan, tak gratis lagi.
Kondisi ini menjadi keprihatinan salah satu kepala desa (kades) di Kabupaten Mamasa. Kades Uhaidao Kecamatan Aralle, Nawir, menyampaikan keluhannya saat berdialog ke Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat mengadiri persemian rumah adat Lantang Kada Nene, Kamis 10 Maret 2022.
Nawir meminta Pemprov Sulbar untuk kembali menjamin warganya penerima PBI BPJS Kesehatan tanggungan pemprov. Karena beberapa peserta BPJS Kesehatan di desanya yang selama ini ditanggung oleh PBI Pemprov status kepesertaannya tidak aktif lagi. Sehingga saat warganya berobat ke puskesmas maupun rumah sakit tidak belaku lagi.
“Sehingga, kami berharap Pemprov Sulbar kembali menanggung peserta PBI BPJS Kesehatan. Karena tak semua ditanggung pemerintah kabupaten. Kami berharap pak gubenur dapat menjami kembali peserta BPJS Kesehatan,” terang Nawir.
Apalagi kata dia banyak warganya yang kategori kurang mampu sehingga sangat memerlukan bantuan pemerintah saat berobat ke layanan kesehatan.
“Di desa kami ada 53 orang warga yang selama ini kepesertaan BPJS Kesehatannya ditanggung oleh PBI Pemprov Sulbar. Saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap 53 warga kami tak aktif lagi karena Pemprov tak menjaminnya lagi,” tambahnya.
Menanggapi hal ini Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar telah mencatat keluhan masyarakat kemudian akan dibahas dengan OPD terkait dalam waktu dekat ini. Pemprov akan membahas persoalan PBI BPJS Kesehatan sehingga ada solusinya. (zul/mkb)
