POLMAN — Jatah pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun 2022 berkurang. Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi produksi hasil padi petani karena jatah pupuk berkurang.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Polman Muh Yunus menyampaikan, usulan untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2022 sebanyak 18.000 ton untuk jenis pupuk urea. Namun yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya 11.440 ton. Sementara jenis pupuk lainnya seperti SP3 masih sesuai yang diusulkan dengan kuota yang diberikan.
“Ini masih akan direkap setelah dikeluarkan SK Bupati terkait kuota pupuk bersubsidi. Kemudian dikirim kesana, per NIK 45.746 petani Polman yang ada di RDKK dengan luas lahan 121.788 hektare,” terang Muh Yunus.
Lanjutnya, untuk pupuk SP 36 Polman mendapatkan 19 ton dan ZA 33 ton yang diberikan. Ini juga mengami pengurangan dengan usulan yang disampaikan ke pusat.
Ia juga menjelaskan kelompok tani tetap akan mendapatkan pupuk namun tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kebutuhan pupuk subsidi ini diatur langsung oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah.
Lebih jauh Muh Yunus menyampaikan Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian (BPTP) mengeluarkan acuan dosis pemakaian pupuk dimana satu hektar lahan itu membutuhkan pupuk urea 175 kilogram. Sementara petani kebiasaannya menghabiskan 200 kilogram bahkan sampai 300 kilogram per hektar dan itu diaplikasi terbaca tidak bisa melebihi.
Untuk memastikan pupuk bersubsidi tidak diselewengkan, Distanpan Polman akan meminta data empat agen pupuk di Kabupaten Polman. Agen yang menerima subsidi untuk melaporkan jumlah pengecernya. Pihaknya meminta berapa jatah pupuk yang diterima setiap tahunnya.
Salah seorang petani asal Desa Riso Kecamatan Tapango Abd Hafid menyampaikan pupuk subsidi terus langka dan terbatas otomatis akan berpengaruh pada hasil produksi.
“Kita berharap DPRD Polman sebagai perwakilan rakyat juga dapat mengawal persoalan yang dialami oleh petani dengan berkurangnya jatah pupuk bersubsidi. Kondisi ini akan membuat produksi pertanian khususnya padi berdampak,” ujar Abd Hafid. (mkb)
