MATENG – Kenaikan harga LPG non subsidi tiga hari terakhir, dikeluhkan warga Mamuju Tengah (Mateng). Lonjakan harga tersebut dinilai sangat memberatkan warga, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN).
Itu dikeluhkan lantaran harga LPG atau biasa disebut Elpiji untuk kemasan 5,5 kg kini mencapai Rp 100.000. Sedangkan eceran LPG 12 kg sudah di atas Rp 200.000. “Dalam beberapa minggu saja sudah dua kali naik. Februari lalu sudah naik, sekarang naik lagi,” keluh Arham, beberapa hari lalu.
Kondisi ini dikhawatirkan memaksa warga ekonomi menengah akan beralih ke tabung bersubsidi. Mereka akan membandingkan selisih harga yang sangat menonjol. Jika itu terjadi, maka tabung LPG 3 Kg atau tabung melon bakal jadi rebutan. Situasi tersebut sangat berpotensi memicu kelangkaan LPG 3 kg. “Dijual Rp 50.000 saja kita masih untung beli gas melon,” ungkap Arham.
Lonjakan harga LPG juga memengaruhi penjualan di pangkalan. Seperti yang diungkap Rosmini. Pengelola Pangkalan Haeruddin Topoyo ini mengaku jika penjualan LPG sepi sejak beberapa hari terakhir. Bahkan tabung yang diterima pada akhir pekan lalu, masih banyak belum terjual.
“Sekarang sepi pembeli, biasanya paling lama tiga hari gas sudah habis. Ini salah satu dampak dari kenaikan harga,” jelas Rosmini.
Ia mengatakan, harga LPG non subsidi 5,5 Kg sekarang sudah mencapai Rp 100.000. Sebelumnya, eceran 5,5 Kg hanya Rp 86.000. Sedangkan LPG 12 Kg, sekarang sudah mencapai Rp 205.0000. Lonjakan harga naik secara bertahap dalam tiga pekan terakhir. Tahap pertama, per 27 Februari naik dari Rp160.000 menjadi Rp 181.000. Tahap kedua per 1 Maret 2022, naik menjadi Rp 205.000. “Bagaimana bisa laku gas kalau sudah mahal begini,” keluh Rosmini.
Kata dia, aturan pemerintah sekarang ini kerap membingungkan. Terkadang juga membatasi wilayah penjualan, sementara jatah harus segera habis dalam tiga hari. “Pendistribusian LPG ke pangkalan tiga kali seminggu pak, jadi jatah kami harus habis sebelum datang lagi. Tapi bagaimana caranya cepat laku kalau pembeli masih sepi,” keluhnya.
Meski begitu, Rosmini tetap bersiaga jangan sampai LPG 3 Kg diserbu pembeli. Ia harus memastikan bahwa warga yang tidak berhak tak boleh ikut menikmati hak warga miskin. Mengantisipasi hal itu, pihaknya hanya akan melayani penduduk sekitar yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK). “Kalau tabung bersubsidi tetap kita awasi pak. Pegawai tidak mungkin dilayani,” tandasnya.
Kepala Bidang Distribusi dan Sarana Perdagangan Disperindag Mateng Syamsuddin mengatakan, kondisi di Mateng dinilai masih normal. “Tak ada gejolak pasca kenaikan,” ucapnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap turun memantau. Terutama pengawasan terhadap standar Harga Eceran Tertinggi (HET). (kdr/ham)
